KESEHATAN

Aspek Hukum Tenaga Kesehatan

2011-12-18T20:10:00.002+07:00

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tenaga Kesehatan (Nakes) merupakan salah satu asset yangsangat berharga yang dimiliki oleh sebuah rumah sakit yang merupakan pelaksanapelayanan terhadap pasien. Misalnya dokter, perawat, bidan, radiografer, fisioterapis,analis, apoteker, ahli gizi, dan lainnya. Seperti halnya karyawan/ buruh bagisebuah perusahaan yang merupakan roda utama penggerak produksi dalammenghasilkan keuntungan yang besar. Tanpa mereka proses produksi tidak akanberjalan meski telah dilengkapi dengan mesin-mesin canggih. Karyawan/ buruhyang tidak proporsional dalam kualitas dan kuantitas juga akan menyebabkanproduksi menjadi tidak optimal. Begitu besar peranan karyawan / buruh bagiperusahaan sehingga layak bagi mereka untuk mendapatkan apresiasi penuh atasperan dan kinerja mereka.

Begitu juga dengan peran Nakes bagi sebuah Rumah Sakit. Apayang terjadi jika dalam sebuah Rumah Sakit terjadi ketidakseimbangan antaraNakes dengan pasien, baik dari segi kualitas dan kuantitas banyak hal burukyang bisa terjadi? Dari segi kualitas misalnya lamanya proses penanganan,pengobatan dan penyembuhan terhadap penyakit pasien. Bahkan tidak menutupkemungkinan dapat terjadi malpraktik. Dari segi kuantitas yang tidak seimbangantara jumlah Nakes dengan banyaknya pasien akan menyebabkan beban kerja yangsangat tinggi yang melebihi batas kemampuan Nakes sebagai seorang manusia.

BerdasarkanUU No. 23 Tahun 1993, tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun1996, tentang Tenaga Kesehatan, secara tegas telah diatur profesi kesehatanmasyarakat. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat,diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatankesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit(kuratif), dan pemuliahan kesehatan (rehabilitatif) yang diselenggarakan secaramenyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan (Pasal 10 UU 23/1992).

Tenagakesehatan yang secara syah mempunyai kualifikasi sesuai dengan bidangnya adalahtenaga medis, keperawatan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, gizi, keterapianfisik, keteknisian medis (Pasal 2 (1) PP 32/1996).

Secarateoritis bahwa profesi kesehatan masyarakat sejajar dengan tenaga kesehatanlainnya, seperti medis, perawat, dan lain-lain. Namun keberadaan profesikesehatan masyarakat di tengah-tengah masyarakat belum bayak diperhitungkan(baik sektor pemerintah maupun swasta).

1.2 Permasalahan

Jumlah tenaga kesehatan di Indonesia masih belummencukupi. Berdasarkan Health System Performance Assessment 2004,rata-rata jumlah dokter per 100.000 penduduk di Indonesia adalah 15,5 dansekitar 60-70% dokter tersebut bertugas di Pulau Jawa. Sekitar dua per tigadari jumlah provinsi mempunyai rasio dokter dibawah rata-rata nasional, terendahdi Maluku (7,0), sedangkan tertinggi di DKI (70,8). Rata-rata bidan per 100.000penduduk di Indonesia sebesar 32,3, terendah di Provinsi Maluku (17,5).Sedangkan rasio perawat dengan penduduk adalah 108 per 100.000 penduduk.Sebagian besar tenaga dokter (69%) bekerja disektor pemerintah. (Depkes, 2005) Kebijakanpenempatan tenaga kesehatan dengan sistem pegawai tidak tetap (PTT) yangdilaksanakan pada tahun 90-an belum mampu menempatkan tenaga kesehatan (dokter umum,dokter gizi, dan bidan) secara merata terutama di daerah terpencil.

Pada tahun 2003 sekitar 10,6 % Puskesmas tidakmemiliki tenaga dokter. Begitu pula halnya dengan tenaga perawat dan bidan. Kompetensitenaga kesehatan belum sesuai dengan kompetensi yang diharapakan apalagi jikadibandingkan dengan standar internasional. Susenas 2001, misalnya, menemukansekitar 23,2% masyarakat yang bertempat tinggal di Pulau Jawa dan Bali menyatakantidak/kurang puas terhadap pelayanan rawat jalan yang diselenggarakan oleh rumahsakit pemerintah. Sistem penghargaan dan sanksi, peningkatan karier, pendidikandan pelatihan, sistem sertifikasi, registrasi dan lisensi belum berjalan denganbaik.

Pengembangan organisasi profesi di bidang kesehatansebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatanbelum berjalan dengan baik. Dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia,puskesmas merupakan ujung tombak penyelenggara pelayanan kesehatan stratapertama. Puskesmas bertanggung jawab atas masalah kesehatan di wilayahkerjanya. Terdapat tiga fungsi utama puskesmas yaitu sebagai: (1) pusatpenggerak pembangunan berwawasan kesehatan, (2) pusat pemberdayaan masyarakatdi bidang kesehatan, dan (3) pusat pelayanan tingkat dasar.

Susenas 2004, menunjukkan fasilitas kesehatan yangrelatif banyak dimanfaatkan penduduk untuk berobat jalan adalah Puskesmas/Pustu(37,26 %), praktek dokter (24,39%) dan praktek petugas kesehatan(18,51%).Penduduk perdesaan lebih banyak memanfaatkan Puskesmas/Pustu (42,40%), danpraktek petugas kesehatan (23,42%) (BPS, 2004). Pada umumnya, sebagian besarpengguna Puskesmas adalah penduduk miskin, sedangkan pengguna Rumah Sakitadalah penduduk mampu. Puskesmas yang berada di daerah tertinggal seringmengalami kekurangan berbagai jenis tenaga. Sebagai implikasinya, selainkemampuan masyarakat yang kurang karena kemiskinan, pelayanan yang diperoleh jugakrang optimal karena banyaknya Puskesmas yang kekurangan tenaga kesehatan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)tahun 2004-2009 (RI, 2004) kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan untukmendukung peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan akses masyarakatterhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Paling tidak terdapat tigakebijakan RPJM yang fokusnya berkaitan dengan peningkatan pelayanan di Puskesmasdan ketenagaan kesehatan upaya yaitu: 1) peningkatan jumlah jaringan dankualitas Puskesmas; 2) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis; dan 3)pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin.

BABII

TINJAUANPUSTAKA

2.1 Definisidan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan adalah semua orang yang bekerjasecara aktif dan profesional dibidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikanformal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangandalam melakukan upaya kesehatan. Dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN), tenagakesehatan merupakan pokok dari subsistem SDM kesehatan, yaitu tatanan yangmenghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan, sertapendayagunaan kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamintercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Unsur utama darisubsistem ini adalah perencanaan, pendidikan dan pelatihan, dan pendayagunaan tenagakesehatan.

Yang dimaksud dengan perencanaan tenaga kesehatanadalah upaya penetapan jenis, jumlah, dan kualifikasi tenaga kesehatan sesuaidengan kebutuhan pembangunan kesehatan.(Depkes, 2004). Perencanaan tenagakesehatan diatur melalui PP No.32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. DalamPeraturan Pemerintah ini dinyatakan antar lain bahwa pengadaan dan penempatantenaga kesehatan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yangmerata bagi masyarakat. Perencanaan nasional tenaga kesehatan disusun dengan memperhatikanjenis pelayanan yang dibutuhkan, sarana kesehatan, serta jenis dan jumlah yangsesuai. Perencanaan nasional tenaga kesehatan ditetapkan oleh MenteriKesehatan.

Sebagai turunan dari PP tersebut, telah diterbitkanbeberapa Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes). Kepmenkes No.850/Menkes/SK/XII/2000Tahun 2000 (Depkes, 2004) antara lain mengatur tentang kebijakan perencanaantenaga kesehatan untuk meningkatkan kemampuan para perencanan pemerintah,masyarakat dan semua profesi disemua tingkatan. Kepmenkes No. 81/Menkes/SK/I/2004Tahun 2004 (Depkes, 2004) antara lain mengatur tentang pedoman penyusunanperencanaan sumberdaya kesehatan ditingkat provinsi, kabupaten/kota, sertarumah sakit. Pada Kepmenkes tersebut disediakan pula menu tentang metodeperencanaan tenaga kesehatan untuk dipilih sesuai dengan kemauan dan kemampuan.

Dalam hal perencanaan kebutuhan tenaga kesehatanterdapat empat metoda penyusunan yang dapat digunakan yaitu;

1. Health Need Method,yaitu perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan yang didasarkan atas epidemiologipenyakit utama yang ada pada masyarakat.

2. Health Service Demand,yaitu perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan yang didasarkan atas permintaanakibat beban pelayanan kesehatan.

3. Health Service Target Method yaituperencanaan kebutuhan tenaga kesehatan yang didasarkan atas sarana pelayanankesehatan yang ditetapkan, misalnya Puskesmas, dan Rumah Sakit.

4. Ratios Method,yaitu perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan yang didasarkan pada standar/rasioterhadap nilai tertentu.

Dalam prakteknya di Departemen Kesehatan lebihbanyak menggunakan Ratios Method dengan proses perhitungan sebagaiberikut:

1. Menentukan/memperkirakan rasio terhadapsuatu nilai, misalnya rasio tenaga kesehatan dengan penduduk, dengan jumlahtempat tidur RS, dengan Puskesmas,

2. Membuat proyeksi nilai tersebut kedalamsasaran/ target tertentu,

3. Menghitung perkiraan, yaitu dengan caramembagi nilai proyeksi dengan rasio. Contoh, ratio tenaga kesehatan: tempattidur di RS, di Indonesia, misalnya 1:5000, di India 1: 2000, di Amerika 1:500(Suseno, 2005)

Dari analisis perencanaan kebutuhan tenaga, secaraumum dapat dikatakan tenaga kesehatan di Indonesia baik dari segi jumlah,jenis, kualifikasi, dan mutu dan penyebarannya masih belum memadai. Beberapajenis tenaga kesehatan yang baru masih diperlukan pengaturannya. Beberapa jenistenaga kesehatan masih tergolong langka, dalam arti kebutuhannya besar tetapijumlah tenaganya kurang karena jumlah institusi pendidikannya terbatas dankurang diminati.

2.2 Pendidikan dan Pelatihan TenagaKesehatan

Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan adalahupaya pengadaan tenaga kesehatan sesuai jenis, jumlah dan kualifikasi yangtelah direncanakan serta peningkatan kemampuan sesuai dengan kebutuhanpembangunan kesehatan (Depkes, 2004).

Berdasarkan PP No.32 Tahun 1996 dan KepmenkesNo.1192 Tahun 2004 (Depkes, 2004) terdapat enam kelompok pendidikan tenagakesehatan yaitu:

1. Keperawatan yang meliputi SekolahPerawat Kesehatan, Sekolah Pengatur Rawat Gigi, Keperawatan, Kebidanan, danKesehatan Gigi

2. Kefarmasiaan, meliputi Sekolah MenengahFarmasi, Analis Farmasi

3. Kesehatan Masyarakat (KesehatanLingkungan)

4. Gizi

5. Keterapian Fisik meliputi Fisioterapi,Okupasi Terapi, Terapi Wicara, Akupuntur

6. Keteknisan Medis meliputi SMAK, AnalisKesehatan, Teknik Gigi, Ortotik Prostetik, Teknik Elektro Medik, TeknikRadiologi, Pendidikan Teknologi Transfusi Darah, Perekam dan InformatikaKesehatan, dan Kardiovaksuler.

Jumlah Institusi pendidikan tenaga kesehatanseluruhnya 846 terdiri atas 199 Politeknik Kesehatan (Poltekes) dan 647 nonPoltekes. Distribusi institusi pendidikan tenaga kesehatan berdasarkan kelompokjenis tenaga kesehatan dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel2.1

InstitusiPendidikan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Kelompok Jenis Tenaga

Kesehatandi Indonesia Tahun 2005

Kelompok	Poltekes		Non Poltekes
Kelompok	Jumlah	%	Jumlah	%
Keperawatan	128	64,3	457	70,6
Kefarmasian	7	3,5	73	11,3
Kesehatan Masyarakat	20	10,1	19	2,9
Gizi	23	11,6	11	1,7
Keterampilan Fisik	3	1,5	17	2,6
Keteknisan Medis	18	9,0	70	10,8
Jumlah	199	100	647	100

Sumber: PusatPendidikan Tenaga Kesehatan, Depkes, 2005

Menurut kepemilikannya, 32 institusi milikpemerintah pusat, 102 milik pemerintah daerah, 34 milik TNI, dan bagianterbesar (511) adalah milik swasta. Pada tahun 2005 jumlah peserta didikseluruhnya sebanyak 146.220 orang terdiri dari 36.387 peserta didik poltekes,dan 109.833 non Poltekes.

Tujuan yang ingin dicapai oleh institusi pendidikantenaga kesehatan adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dengankarakteristik sebagai berikut:

1. Memiliki bekal kemampuan dalamberhubungan dengan orang lain

2. Bekerja dengan benar dan dapatdipertanggungjawabkan secara akademik

3. Sanggup menggunakan wewenang secara arifdan bijaksana, dan

4. Mampu berperan aktif sebagai perencana,pelaksana dan penggerak pembangunan.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dirumuskan empatstrategi dasar yaitu:

1. Meningkatkan mutu lulusan pendidikantenaga kesehatan

2. Meningkatkan mutu institusi pendidikantenaga kesehatan

3. Meningkatkan kemitraan dan kemandirianinstitusi pendidikan tenaga kesehatan.

Dalamhal peningkatan mutu lulusan tenaga kesehatan acuannya adalah PP No. 32

Tahun 1996 yang menetapkan bahwa tenaga kesehatanwajib memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan yang dinyatakandengan ijazah dari lembaga pendidikan. Setiap tenaga kesehatan dalam melakukantugasnya juga berkewajiban untuk mematuhi standar profesi tenaga kesehatan.

Peningkatan mutu institusi pendidikan tenagakesehatan diatur pada PP yang sama. Dalam PP ini dinyatakan bahwa tenagakesehatan dihasilkan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Lembaga pendidikanyang menyelenggarakan pendidikan di bidang kesehatan bisa pemerintah ataumasyarakat. Penyelenggaraan pendidikan di bidang kesehatan harus dilaksanakan berdasarkanizin sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Izin penyelenggaraanpendidikan profesional dikeluarkan bersama oleh Departemen Kesehatan danDepartemen Pendidikan Nasional. Selanjutnya, izin penyelenggaraan pendidikan akademikdikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Beberapa isu yang perlu mendapat perhatian dalampendidikan tenaga kesehatan antara lain:

1. Perencanan kebutuhan tenaga kesehatandengan produksi lulusan yang dihasilkan belum serasi

2. Kemampuan produksi belum sejalan dengandaya serap tenaga lulusan

3. Produksi lulusan belum sesuai denganmutu yang diinginkan oleh pengguna

4. Kebijakan dan pengelolaan antaraPoltekes dan Non Poltekses belum sinkron

5. Penyelenggaraan pendidikan tenagakesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah belum sepadan dengan penyelenggaraanoleh swasta

6. Perundangan antara yang dikeluarkan olehDepkes dan Depdiknas belum selaras.

Penetapan UU No. 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional, telah berdampak terhadap penyelenggaraan pendidikan yangdilaksanakan oleh berbagai instansi diluar Depdiknas termasuk DepartemenKesehatan. (Soeparan, 2005) .

2.3 PendayagunaanTenagaKesehatan

Pendayagunaan tenaga kesehatan adalah upayapemerataan, pembinaan, dan pengawasan tenaga kesehatan. Beberapa permasalahanklasik dalam pendayagunaan tenaga kesehatan antara lain:

1. Kurang serasinya antara kemampuanproduksi dengan pendayagunaan

2. Penyebaran tenaga kesehatan yang kurangmerata

3. Kompetensi tenaga kesehatan kurangsesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan

4. Pengembangan karir kurang berjalandengan baik

5. Standar profesi tenaga kesehatan belumterumuskan dengan lengkap

6. Sistem penghargaan dan sanksi tidakberjalan dengan semestinya.

Dalam hal pendayagunaan dan penempatan tenaga doktertercatat paling tidak tiga periode perkenmbangan kebijakan. Pada periode tahun1974-1992, tenaga medis harus melaksanakan kewajiban sebagai tenaga Inpres,diangkat sebagai PNS dengan golongan kepangkatan III A atau dapat ditugaskansebagai tenaga medis di ABRI. Masa bakti untuk PNS Inpres selama 5 tahun diJawa, dan 3 tahun di luar Jawa. Pada periode ini berhasil diangkat sekitar8.300 tenaga dokter dan dokter gigi dengan menggunakan formasi Inpres danhampir semua Puskesmas terisi oleh tenaga dokter.

Periode 1992-2002 ditetapkan kebijakan zero growthpersonel. Dengan demikian hampir tidak ada pengangkatan tenaga dokter baru.Sebagai gantinya pengangkatan tenaga medis dilakukan melalui program pegawaitidak tetap (PTT) yang didasarkan atas Permenkes No.1170.A/Menkes/Per/SK/VIII/1999. Masa bakti dokter PTT selama 2 sampai 3 tahun.Dalam periode ini telah diangkat sebanyak 30.653 dokter dan 7.866 dokter gigiyang tersebar di seluruh tanah air. Pada tahun 2002 terjadi beberapapermasalahan dalam penempatan dokter PTT yaitu:

1. Daftar tunggu PTT untuk provinsi favoritterlalu lama

2. Usia menjadi penghambat untukmelanjutkan pendidikan ke dokter spesialis

3. Terjadi kelambatan pembayaran gaji

4. Besarnya gaji tidak signifikan jikadibandingkan dengan dokter PNS

5. Adanya persyaratan jabatan sebagaiKepala Puskesmas

6. Ada anggapan melanggar hak azasi masusia(HAM) karena dianggap sebagai kerja paksa.

Pada perode mulai tahun 2005 pengangkatan dokter dandokter gigi PTT mempunyai ciri sebagai berikut:

1. Bukan merupakan suatu kewajiban, tetapibersifat sukarela

2. Tidak lagi memberlakukan kebijakanantrian/daftar tunggu

3. Semua provinsi terbuka untuk pelaksanaanPTT sesuai kebutuhan

4. Rekrutmen, seleksi administratifberdasarkan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif), domisili, tahun kelulusan danlamanya menunggu dalam antrian

5. Diprioritaskan bagi dokter dan doktergigi yang belum melaksanakan masa bakti

6. Dokter pasca PTT dapat diangkat kembaliuntuk provinsi yang kebutuhannya belum terpenuhi

7. Pengurangan lama masa bakti bagi daerahyang kurang diminati seperti daerah terpencil dan daerah pemekaran.

Kebijakan ini berpotensi menimbulkan permasalahankompensasi gaji yang tidak cukup menarik dan peminatan cenderung ke provinsiyang besar dan kaya (misalnya Jabar, Jateng, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, danKaltim). Provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia pada umumnya kurangpeminat karena adanya alternatif pilihan di provinsi lain.

Dalam hal penempatan dokter spesialis, sampai denganDesember 2004 jumlah dokter spesialis (PNS) di seluruh wilayah Indonesiasebanyak 11.057 orang. Jumlah RS vertikal dan Daerah sebanyak 420 RS. Jumlahdokter spesialis yang bertugas di RS milik Pemerintah sebanyak 7.461 orang,terdapat kekurangan sebanyak 3.868 orang. Rata-rata produksi dan penempatantenaga dokter spesialis per tahun sebanyak 509 orang.

Sejak diterapkannya otonomi daerah, penempatandokter spesialis harus terlebih dulu ditawarkan melalui pejabat pembinakepegawaian (PP No.9 Tahun 2003). Pada akhir tahun 1999 diberlakukan kebijakanpenundaan masa bakti bagi dokter spesialis yang langsung diterima pendidikanspesialis. Dengan adanya pengurangan masa bakti bagi dokter spesialis bagidaerah tertentu, misalnya di provinsi NAD cukup menarik minat untuk bertugas didaerah.

Tenaga kesehatan lainnya yang cukup penting adalahbidan, sebagai tenaga yang diharapkan berperan dalam penurunan angka kematianbayi dan kematian ibu melahirkan. Seperti halnya dengan dokter, pengangkatantenaga bidan menggunakan sistem PTT dengan karakteristik kebijakan sebagaiberikut:

1. Penugasan selama 3 tahun di daerah biasadan 2 tahun di daerah terpencil

2. Penugasan dapat diperpanjang dua kali didesa yang sama dan dimungkinkan untuk diangkat kembali sebagai bidan PTT sesuaikebutuhan.

Sampai dengan bulan April 2005 keberadaan Bidan PTTdi seluruh tanah air sebanyak 32.470 orang, berarti kurang dari 50 % darijumlah desa. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Bidan PTT antara lainpada umumnya mereka berharap dapat diangkat sebagai PNS (peningkatan status),kompensasi gaji relatif tidak memadai, dan besaran gaji antara daerah terpencildengan sangat terpencil relatif kecil sehingga tidak menarik (Ruswendi, 2005).

Pembinaan dan pengawasan praktik profesi tenagakesehatan belum terlaksana dengan baik. Pada masa mendatang, pembinaan danpengawasan tersebut dilakukan melalui sertifikasi, registrasi, uji kompetensi,dan pemberian lisensi. Sertifikasi dilakukan oleh institusi pendidikan,registrasi dilakukan oleh komite registrasi tenaga kesehatn, uji kompetensidilakukan oleh setiap organisasi profesi, sedangkan pemberian lisensi dilakukanoleh pemerintah. Pengaturan ini memerlukan dukungan peraturan perundangan yangkuat. Sampai saat ini baru profesi kedokteran yang sudah memiliki UU Praktik Kedokteran.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 KebijakanTenaga Kesehatan

3.1.1 Perencanaan

Kebijakan perencanaan tenaga kesehatan secaranasional antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1996Tentang Tenaga Kesehatan. Dalam PP tersebut antara lain dinyatakan:

1. Perencanaan nasional tenaga kesehatandisusun dengan memperhatikan jenis pelayanan yang dibutuhkan, sarana kesehatan,jenis dan jumlah yang sesuai (pasal 6 ayat 3);

2. Perencanaan nasional tenaga kesehatansebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri Kesehatan (pasal 6 ayat 4).

Kebijakan Pemerintah tentang perencanaan SDM kesehatanditetapkan melalui Kepmenkes No.81/Menkes/SK/I/2004 tentang Pedoman PenyusunanPerencanaan Sumberdaya Manusia Kesehatan di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kotaserta Rumah Sakit. Tujuan pedoman ini adalah untuk membantu daerah dalammewujudkan rencana penyediaan dan kebutuhan SDM Kesehatan dengan prosedurpenyusunan rencana kebutuhan SDM kesehatan pada tingkat institusi (misalnyaPoliklinik, Puskesmas, Rumah Sakit); tingkat wilayah (misalnya Nasional,Provinsi, Kabupaten/Kota); dan dalam kondisi bencana (pada saat prabencana,terjadi bencana, dan pasca bencana). Adapun prinsip dasar perencanaan kebutuhantenaga kesehatan adalah:

1. Disesuaikan dengan kebutuhan pembangunankesehatan, baik lokal, nasional, maupun global;

2. Pendayagunaan SDM-Kesehatandiselenggarakan secara merata, serasi, seimbang, dan selaras oleh Pemerintah,masyarakat, dan dunia usaha;

3. Penyusunan Perencanaan didasarkan padasasaran upaya kesehatan nasional dan Rencana Pembangunan Kesehatan menujuIndonesia Sehat 2010;

4. Pemilihan metode perhitungan kebutuhanSDM Kesehatan didasarkan pada kesesuaian metode dengan kemampuan dan keadaandaerah masing-masing.

Selain 4 Metode dasar yang telah diuraikansebelumnya, yaitu Health Need Method, Health Service Demand, HealthService Target Method, dan Ratios Metho; metode lain yang merupakanpengembangan dari ke-4 model tersebut, adalah Authorized Staffing List (DaftarSusunan Pegawai atau DSP); WISN (Work Load Indicator Staff Need) atau IndikatorKebutuhan tenaga berdasarkan Beban Kerja; Skenario/Proyeksi dari WHO; dan penyusunankebutuhan tenaga untuk bencana.

Perencanan kebutuhan SDM kesehatan di tingkatinstitusi bisa di hitung dengan menggunakan metode Authorized Staffing List (DaftarSusunan Pegawai – DSP). Metode ini bisa digunakan di berbagai unit kerjaseperti rumah sakit, puskesmas dan lain-lain. Prosedur perhitungan daftarSusunan Pegawai-DSP (Authorized Staffing List) adalah sebagai berikut.

1. Menghitung produktivitas Puskesmassecara kolektif dengan mengunakan rumus:

S = O/ 300 x N;

dimana: S = Dayaguna Staf /hari(serendah-rendahnya 5);

N = Jumlah Staf; dan

O = Output Puskesmas

Jika nilai S kurangdari 5 maka ada dua alternatif yang dapat ditempuh yaitu memindahkan tenagaPuskesmas yang berlebihan ke Puskesmas yang membutuhkan atau meningkatkanoutput Puskesmas.

Bagi Puskesmas yangjumlah kunjungannya tinggi, tetapi jumlah tenaganya sedikit, jika tidak dapatdisediakan melalui pengangkatan PNS Daerah, dapat diatasi kekurangan tenaganyadengan sistem kontrak yang dananya berasal dari daerah.

2. Menentukan jenis tenaga. Untuk haltersebut diperlukan struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan olehPemerintah Daerah masing-masing dengan mengacu kepada SK Mendagri No. 23 Tahun1994. Dalam Kepmenkes tersebut telah diberikan beberapa contoh DSP Puskesmas denganbermacam macam contoh model perhitungan:

a. Puskesmas di daerah terpencil, jumlahtenaga yang perlukan sekitar 17 orang.

b. Puskesmas di daerah perdesaan denganpenduduk sekitar 20.000 orang, diperlukan 25 tenaga.

c. Puskesmas perkotaan dengan pendudukpadat, diperlukan sekitar 40 tenaga.

d. Puskesmas Perawatan di daerah terpencil,diperlukan 27 tenaga.

e. Puskesmas perawatan di daerah kepulauan,diperlukan 38 tenaga.

f. Puskesmas perawatan di daerah strategis,diperlukan 41 tenaga.

Pada Kepmenkestersebut, selain mengatur tentang jumlah tenaga yang dibutuhkan, diatur pulatentang jenis berbagai tenaga kesehatan untuk setiap model DSP Puskesmas tersebut.

3.1.2 Pengadaan

Masalah utama yang dihadapi dalam pengadaandiantaranya melalui pengangkatan pegawai baru adalah keterbatasan formasi.Sedangkan masalah berikutnya adalah keterbatasan dana, kemudian di susulberturut-turut oleh masalah regulasi, peminat yang terbatas, lulusan yangterbatas dan lain-lain.

Biasanya masalah dalam pengadaan tenaga kesehatanbanyak dialami oleh berbagai daerah di kabupaten maupun kota. Berbagai upayadilakukan oleh daerah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Karenasebagian besar kabupaten/kota dihadapkan pada jumlah formasi yang terbatas,pemerintah daerah kemudian mengajukan tambahan formasi berupa tenaga PTT kePemerintah Pusat. Sebanyak 63% kab/kota mengusulkan kebutuhan tenaga kesehatan PTT(dokter umum, dokter gigi dan bidan) ke pusat. Pengajuan PTT ke pemerintahpusat merupakan salah satu strategi dari pemerintah daerah untuk meningkatkanjumlah tenaga kesehatan di daerahnya. Karenanya upaya ini dilanjutkan denganperekrutan tenaga PTT Pusat tersebut menjadi PNS daerah.

3.1.3 Penempatan

Lebih dari separuh Dinas Kesehatan tidak menggunakanPedoman Kepmenkes No 81/2004 untuk melakukan perencanaan kebutuhan tenagakesehatan. Sementara itu bagi daerah yang telah mengikuti pedoman, metode yangpaling banyak digunakan adalah Ratio Method.

Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhantenaga kesehatan dilakukan dengan lebih sederhana, yaitu dengan melihat jumlahpuskemas yang tidak mempunyai tenaga dokter. Kalaupun perencanaan dilakukanmenggunakan metode sesuai Kepmenkes 81/2004, pada saat prakteknya pengusulantenaga dan penempatan menggunakan kriteria yang lebih sederhana yaitu kekurangantenaga per individu puskesmas.

3.1.4 Mutu Tenaga Kesehatan

Secara umum kebijakan tentang tenaga kesehatan,khususnya yang berkaitan dengan kualitas atau mutu, antara lain dapat dilihatpada Peraturan Pemerintah (PP) No.32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. DalamPP ini antara lain dinyatakan:

1. Tenaga kesehatan wajib memilikipengetahuan dan ketrampilan di bidang kesehatan yang dinyatakan dengan ijazahdari lembaga pendidikan (Pasal 3); dan

2. Setiap tenaga kesehatan dalam melakukantugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi tenaga kesehatan (Pasal21)

Dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) Tahun 2004,khususnya dalam Sub Sistem Sumberdaya Manusia Kesehatan, antara lain dinyatakanbahwa: “pembinaan dan pengawasan praktek profesi dilakukan melalui sertifikasi,registrasi, uji kompetensi, dan pemberian lisensi”. Institusi atau lembaga yangmelaksanakan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Sertifikasi dilakukanoleh Institusi Pendidikan; 2) Registrasi dilakukan oleh komite registrasitenaga kesehatan; 3) Uji kompetensi dilakukan oleh masing-masing organisasiprofesi; dan 4) Pemberian lisensi dilakukan oleh pemerintah.

Pada umumnya peserta didik dari hasil pendidikantenaga kesehatan dan pelatihan kesehatan masih terbatas. Seringkali kemandirian,akuntabilitas dan daya saing tenaga tersebut masih lemah. Oleh sebab itu,peningkatan kualitas institusi pendidikan dan pelatihan merupakan salah satutantangan yang penting untuk dapat menjamin tersedianya tenaga kesehatanbermutu yang diperlukan. Hal tersebut diatur melalui Departemen Kesehatanmelalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 850/Menkes/SK/V/2000 Tentang KebijakanPengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2000-2010.

Salah satu upaya yang ditempuh Departemen Kesehatandalam rangka meningkatkan kualitas institusi pendidikan dan pelatihan, sertakualitas tenaga kesehatan yang dihasilkannya adalah menerapkan standar danmelaksanakan akreditasi terhadap institusi pendidikan dan pelatihan. Secarakumulatif sampai dengan September 2005, dari 642 institusi pendidikan tenagayang tersebar di seluruh Indonesia, sebanyak 464 institusi (72,3%) telahdiakreditasi (Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, 2005).

3.2 PembinaanKarir Tenaga Kesehatan

Pembinaan karir tenaga kesehatan antara lain dapatberupa peningkatan kemampuan teknis dan kemampuan manajerial, adannya peluanguntuk menduduki jabatan tertentu, adanya peluang untuk tour of duty dan tourof area, serta pemberian insentif yang tepat.

Peningkatan kemampuan teknis selain dapat diperolehmelalui pendidikan formal, dan berbagai pelatihan baik pelatihan teknisfungsional maupun pelatihan manajemen. Frekuensi pelatihan pertahun yang palingbanyak diikuti oleh Jenis pelatihan teknis fungsional yang diikuti antara lainmengenai pelatihan keperawatan, imunisasi, penyakit menular, kesehatanreproduksi, KIA, sanitasi, dan gizi.

Sedangkan pelatihan manjemen antara lain meliputipelatihan manajemen puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), pengadaan barang danjasa, dan manajemen mutu. Dilihat dari frekwensi pelatihan dapat diasumsikanbahwa kegiatan pembinaan karir melalui pelatihan relatif memadai. Begitu pulahalnya dengan jenis pelatihan yang dilakukan sudah menunjang tugas pelayanankesehatan yang menjadi tugas pokok Puskesmas.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tenaga kesehatan merupakan salah satu pilar atau subsistem kesehatan nasional, yang sangat penting artinya dalam upaya untukmeningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Saat Indonesia masih mengalamikekurangan tenaga kesehatan baik dalam hal jenis maupun jumlahnya. Hal inisemakin diperburuk dengan distribusi tenaga kesehatan yang masih belummerata.Secara nasional dilihat dari rasio terhadap jumlah penduduk, tenagakesehatan di Indonesia masih belum mencukupi.

Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, rasioini juga masih jauh tertinggal. Sebagian besar tenaga kesehatan berlokasi diJawa dan Bali, namun jika dilihat dari rasio per penduduk, khususnya untuktenaga dokter umum Rumah Sakit dan Puskesmas, distribusinya lebih menyebar.Tiga provinsi dengan rasio tertinggi adalah Kalimantan Timur, KalimantanTengah, dan Bali. Sedangkan tiga provinsi dengan rasio terendah adalah JawaBarat, Banten, dan NTB.

Kebijakan nasional tentang tenaga kesehatan telahdisusun dalam bentuk peraturan perundang-undangan, meliputi aspek perencanaankebutuhan, pengadaan, serta penempatan. Daerah juga telah melakukan perencanaanuntuk hampir semua jenis tenaga. Namun lebih dari separuh (52,6%)Kabupaten/Kota lokasi kajian tidak menerapkan Kepmenkes No.61/2004 mengenaipedoman perencanaan, dengan alas an utama kurangnya sosialisasi, terbatasnyadata dan informasi, dan terbatasnya kapasitas perencana. Pada kabupaten yangmenggunakan pedoman dua metoda yang paling banyak digunakan adalah RatioMethod dan Health Services Demand Method.

4.2 Saran

Untuk mengatasi berbagai kendala dalam perencanaanketenagaan di daerah, pemerintah pusat dan propinsi dapat membantu dalamsosialisasi metode perencanaan, peningkatan kapasitas perencana dan pengumpulandata dan informasi. Pemerintah daerah perlu melakukan pembagian tugas yangjelas, dan menyediakan pendanaan.

Perlu dimantapkan keterkaitan perencanaan, pengadaandan penempatan tenaga agar tercapai keserasian antara kebutuhan, pendayagunaantenaga dan penyediaan tenaga, misalnya dengan menajwab dua persamalah utamapengadaan tenaga kesehatan yaitu terbatasnya formasi dan terbatasnya dana. Perludikembangkan sistem informasi tenaga kesehatan secara terpadu dan menyeluruh dalamrangka memanfaatkan data ketenagaan untuk perencanaan kebutuhan dan penyediaantenaga kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

DepartemenKesehatan RI. 2004. Sistem Kesehatan Nasional.

DepartemenKesehatan RI. 1999. Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010

DepartemenKesehatan RI. 2005. Analisis Situasi dan Kecenderungan Pembangunan Kesehatan2000-2005 (Rancangan 12 Desember 2005)

DepartemenKesehatan RI. 2004. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.81/ Menkes/SK/I/2004tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Di TingkatProvinsi, Kabupaten/Kota Serta Rumah Sakit

DepartemenKesehatan RI. 2005. Profil Kesehatan Indonesia 2003.

DepartemenKesehatan RI. 2005. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2004-SubtansiKesehatan. Jakarta: Badan Litbangkes, 2005

Ruswendi, D.2005. Kebijakan Penempatan Tenaga Kesehatan di Institusi Pelayanan Kesehatan.(Makalah disampaikan pada Pertemuan Kebijakan Perencanaan Tenaga BidangKesehatan di Hotel Jayakarta, Jakarta, 4 Agustus 2005)

Soeparan, S.2005. Kebijakan Pengadaan Tenaga Kesehatan Melalui Pendidikan Tenaga Kesehatan.(Makalah disampaikan pada Pertemuan Kebijakan Perencanaan Tenaga BidangKesehatan di Hotel Jayakarta, Jakarta, 4 Agustus 2005

Badan PusatStatistik (BPS). 2004. Statistis Kesejahteraan Rakyat 2004.

RepublikIndonesia. 2005. Peraturan Presiden RI No.7 Tahun 2005 Tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009

Bappenas. 2004.Laporan Kajian Kebijakan Perencanaan dan Pembiayaan: Pelayanan Kesehatan Bagipenduduk Miskin.

DepartemenKesehatan RI. 2004. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1199/Menkes/Per/X/2004Tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja di SaranaKesehatan Milik Pemerintah.

DepartemenKesehatan RI. 2004. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.850/Menkes/SK/V/2000tentang Kebijakan Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2000-2010

Pusat KajianPembangunan Kesehatan, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. 2004. KajianKebijakan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

RepublikIndonesia. 1996. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 Tentang TenagaKesehatan

CHIKUNGUNYA

2011-08-21T12:34:00.000+07:00

Apakah Chikungunya?

Demam chikungunya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus disebarkan oleh nyamuk. Gejala berupa demam yang hampir sama dengan demam berdarah disertai nyeri yang berat dan terus menerus dari sendi-sendi tulang. Sifatnya tidak membahayakan nyawa, tetapi nyeri dari sendi dapat berlangsung lama bahkan setelah sembuhpun masih terasa hingga beberapa bulan.

Sejarah chikungunya

Chikungunya pertama kali diketahui pada tahun 1952 di daerah Afrika di daerah dataran tinggi Makonde. Daerah ini merupakan perbatasan antara Tanzania dan Mozambik. Nama “chikungunya” berasal dari bahasa Makonde yang berarti “terdiam”. Bahasa ini diambil dari penderita chikungunya yang tidak dapat bergerak karena nyeri sendi yang hebat. Chikungunya juga dikenal sebagai chicken guinea, chicken gunaya dan chikengunya. Pada tahun 2007 pertama kali ditemukan chikungunya di daerah Eropa dan menjadi penyakit yang menyebar cepat di daerah Itali Tenggara.
Chikungunya merupakan penyakit virus yang mengenai manusia melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Nyamuk Aedes aegypti merupakan penyebar utama dari penyakit ini. Nyamuk ini biasa ditemukdan didaerah tropis (Asia, India, dan Afrika), sehingga insidensi terjadinya chikungunya tinggi di daerah Asia. Pada beberapa kasus jenis nyamuk lain dapat menjadi penyebar yaitu nyamuk Aedes albopictus. Nyamuk-nyamuk ini menggigit pada siang hari, sehingga penyebaran pun paling sering terjadi pada siang hari, tetapi nyamuk-nyamuk ini memiliki aktivitas tinggi di pagi hari dan menjelang sore. Keduanya ditemukan di luar rumah, tetapi A. aegypti paling sering ditemukan didalam rumah. Setelah tergigit oleh nyamuk yang terinfeksi, gejala akan timbul rata-rata 4 – 8 hari kemudian, dengan waktu paling lama 12 hari.

Gejala Klinis

Gejala yang umum biasanya diawali oleh salah satu dari gejala berikut yaitu : demam, menggigil, muntah, mual, nyeri kepala, nyeri otot dan nyeri sendi.Gejala timbul tiba-tiba dan terkadang disertai kemerahan pada kulit. Nyeri sendi yang hebat merupakan gejala utama dan gejala yang paling menjadi permasalahan pada penderita chikungunya. Kasus yang lebih jarang mengenai mata, sistem saraf dan jantung, juga beberapa kasus didapatkan gangguan pencernaan. Komplikasi yang berat jarang terjadi tetapi pada usia tua, penyakit ini dapat menyebabkan kematian. Sering gejala infeksi bersifat ringan atau sedang, sehingga tidak dihiraukan atau terdiagnosa sebagai demam berdarah pada daerah yang sedang mewabah.

Penegakkan Diagnosis

Beberapa metode dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosis. Tes serologis, seperti ELISA, dapat menentukan adanya antibodi IgM dan IgG anti-chikungunya. Antibodi IgM akan meningkat hingga 3 – 5 kali normal pada saat timbul keluhan penyakit dan dapat bertahan selama 2 bulan. Virus dapat ditemukan didalam darah selama beberapa hari setelah terjadi infeksi. Beberapa pemeriksaan terhadap genetik (RT-PCR) dapat dilakukan sehingga dapat menjadi diagnosa pasti atau memperkirakan infeksi oleh virus lainnya
.

Penatalaksanaan

Tidak didapatkan obat yang khusus untuk virus Chikungunya. Tetapi karena sebagian besar penyakit yang disebabkan oleh virus dapat disembuhkan oleh sistem kekebalan tubuh sendiri sehingga tidak perlu khawatir. Penatalaksanaan berupa mengurangi gejala yang ada termasuk dengan cara istirahat, banyak minum, dan obat-obatan untuk mengurangi nyeri.
Pencegahan merupakan hal yang utama yaitu dengan menghindari gigitan nyamuk, dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, mencegah adanya air yang tergenang, dan menggunakan obat anti nyamuk saat tidur siang. Tindakan pencegahan lainnya dengan menggunakan pakaian sehingga mengurangi kemungkinan kulit yang akan tergigit pada siang hari. Obat anti nyamuk seharusnya mengandung DEET (N, N-diethyl-3-methylbenzamide), IR3535 (3-[N-acetyl-N-butyl]-aminopropionic acid ethyl ester) atau icaridin (1-piperidinecarboxylic acid, 2-(2-hydroxyethyl)-1-methylpropylester). Untuk yang sering berisitirahat pada siang hari (anak, dan orang sakit) penggunaan jaring antinyamuk merupakan penghalang yang baik atau juga obat-obat antinyamuk yang beruap dapat mengurangi terjadinya gigitan nyamuk didalam ruangan.

Vektor (Hewan Perantara)

Kedua nyamuk A. aegypti dan A. albopictus menjadi vektor penyebab penyebaran luas dari chikungunya. Dimana A. aegypti paling sering berada didaerah tropik dan sub-tropik, sedangkan A. albopictus berada di daerah dingin. Pada beberapa dekade A. albopictus menyebar di daerah Asia dan menyebar hingga ke daerah Afrika, Eropa dan Amerika.
A. albopictus berkembang biak di tempat tergenang air yang lebih banyak variasi dibandingkan A. aegypti seperti kulit kelapa, kulit kopi, pangkal bambu, lubang pohon, dan lubang batu, selain tempat yang biasanya yaitu ban bekas, dan pot tanaman. Kondisi ini menjelaskan tingginya jumlah nyamuk ini didaerah kumuh, semi-kota. A aegypti hidup lebih dekat dengan manusia karena menggunakan tempat perkembangbiakan dalam ruangan, termasuk vas bunga, penampuangan air, dan bak mandi.

DIARE

2011-08-21T12:13:00.001+07:00

PENDAHULUAN
Diare akut didefinisikan sebagai suatu kondisi tiba-tiba dimana terdapat kadar air tinggi dalam kotoran (lebih dari jumlah normal 10 mL/kg/hari). Kondisi ini biasanya meningkatkan pergerakan usus, hingga 4 – 20 kali lebih cepat. Jumlah yang banyak cairan dalam kotoran disebabkan oleh gangguan dari usus halus dan usus besar dalam proses penyerapan elektrolit, sari pati makanan, dan cairan. Diare akut pada anak-anak biasanya disebabkan oleh infeksi, tetapi beberapa kondisi lain dapat menyebabkan diare yang kronis. Diare akut bersifat menghilang sendiri, tetapi bahaya yang harus dihindari adalah kekurangan cairan (dehidrasi).
Definisi “gastroenteritis akut” biasanya sering digunakan untuk mendiagnosa “diare akut”, tetapi ini merupakan konsep yang salah, karena pada gastroenteritis, terdapat infeksi pada usus dan lambung, sedangkan pada diare akut hampir tidak pernah terdapat gangguan pada lambung, dan juga pada beberapa penyebab diare tidak terjadi suatu peradangan dari usus.
Berdasarkan episode waktu, diare dapat dibagi menjadi akut dan kronis (terus-menerus) . Diare akut didefinisikan sebagai kondisi akut diare yang berlangsung tidak lebih lama dari 14 hari, diare kronis didefinisikan sebagai diare yang berlangsung lebih dari 14 hari. Perbedaan ini penting karena tidak hanya berdasarkan waktu, tetapi penyebabnya pun berbeda sehingga penatalaksanaanpun akan berbeda.

PROSES TERJADI DIARE

Diare merupakan kondisi terbalik dari fungsi normal penyerapan (absorbsi) dan pembuangan (sekresi) dari elektrolit dan air. Perubahan ini dapat disebabkan oleh gangguan tekanan osmotik pada lumen usus yang menyebabkan air dari dalam sel keluar, dan masuk ke dalam usus. Proses ini paling sering menyebabkan diare, yang terjadi akibat konsumsi bahan-bahan yang tidak dapat diserap(laktulosa). Pada diare jenis ini kotoran akan mengeluarkan bahan-bahan yang tidak dapat diserap, sifat diare biasanya tidak hebat. Diare akan berkurang dengan tidak mengkonsumsi bahan-bahan tersebut.
Pada diare sekresi, sel-sel usus merubah sistem transport menjadi aktif sekresi. Penyebab yang paling sering adalah infeksi bakteri pada usus. Beberapa kondisi yang memungkinkan adalah, setelah bakteri berkembang dalam usus, bakteri akan menginvasi sel-sel epitel, dan menghasilkan racun (entero, cytotoxin). Bakteri juga dapat merangsang untuk dikeluarkannya zat-zat perantara untuk terjadinya peradangan pada usus. Kedua mekanisme tersebut pada akhirnya akan menyebabkan sel menjadi aktif untuk mensekresi cairan ke dalam lumen usus. Gambaran diare sekresi yaitu diare yang hebat, tidak berubah dengan puasa, tidak terdapat gangguan ion dalam kotoran (menandakan bahwa nutrisi tetap di penyerapan dengan baik).

ANGKA KEJADIAN DIARE

Di negara berkembang, angka kejadian diare berkisar antara 3 kali per anak pertahun, pada anak dibawah 5 tahun, tetapi pada beberapa negara melaporkan hingga 6 – 8 kali peranak pertahun. Dalam kondisi ini malnutrisi merupakan akibat lain yang paling sering ditemukan pada anak-anak penderita diare, selain itu akan disertai dengan terhambatnya pertumbuhan anak. Angka kematian yang diakibatkan oleh diare sudah jauh menurun pada dua dekade terakhir, sebagian besar diakibatkan oleh penggunaan cairan elektrolit pengganti yang sudah banyak di pergunakan dan di perjual belikan.
Diare yang disebabkan oleh infeksi virus memiliki angka yang tinggi. Rotavirus dan adenovirus terutama tejradi pada anak kurang dari 2 tahun. Astrovirus dan norovirus biasanya mengenai anak kurang dari 5 tahun. Yersenia enterocolitis paling sering mengenai anak kurang dari 1 tahun, dan Aeromonas sp, paling sering mengenai balita. Penyebab utama dari diare secara mendunia adalah retrovirus, sehingga pengembangan vaksin, dan pentingnya kesehatan tubuh bagi anak, akan mengurangi insidensi ini pada masa yang akan datang.
Pada bayi yang mengalami diare paling sering terjadi dehidrasi dan gangguan penyerapan nutrisi. Usia dan status nutrisi menjadi faktor penting dari penderita untuk menentukan berat dan durasi dari diare. Semakin muda anak dan ketidakmampuan tubuh anak untuk mengkompensasi kehilangan cairan, akan meningkatkan resiko kematian akibat diare.
Kematian yang disebabkan oleh diare secara mendunia masih tinggi, penyebab kematian kedua pada anak-anak, dengan 10,6 juta kematian pertahun (18%) pada anak usia kurang dari 5 tahun.

SEJARAH

Diare akut pada negara berkembang sebagian besar bersifat ringan, sembuh sendiri, dan membaik dalam beberapa hari. Gejala yang timbul bergantung pada penyebab diare dan kondisi pasien. Sebagai contoh rotavirus sering disertai muntah, dan demam. Suatu penelitian di Amerika Serikat pada anak usia 3 – 36 bulan menemukan bahwa angka kejadian diare sangat meningkat pada bulan Januari dan Agustus, dengan angka kejadian keseluruhan insidensi 2,21 episoede perorang pertahun, dengan 90% berupa diare akut

Kapan disebut sebagai diare ?

Diare merupakan peningkatan jumlah disertai hilangnya konsistensi kotoran. Pada anak usia dibawah 2 tahun, dianggap suatu diare apabila jumlah kotoran lebih dari 10 mL/kg. Pada anak lebih dari 2 tahun, diare didefinisikan sebagai volum kotoran perhari lebih dari 200 gr, lebih mudahnya adanya kotoran dengan lebih banyak dari biasanya, dengan konsistensi cairan, lebih dari 4 kali perhari. Tetapi yang harus lebih diperhatikan adalah jumlah dan frekuensi buang kotoran sehari-hari, karena pada anak yang masih menyusui, normal buang kotoran sampai 5 – 6 kali perhari. Kotoran yang mengambang dan disertai dengan bau yang sangat tidak enak bisa dicurigai adanya gangguan penyerapan lemak, yang dapat pula disebabkan oleh infeksi Giardia Lamblia.
Mengetahui karakteristik kotoran pada saat normal dibandingkan pada saat sakit, seperti konsistensi, warna, volume dan frekuensi akan sangat membantu memperkirakan penyebab gangguan ini.

Penyebab apa saja yang dapat menyebabkan diare?

Diare akut dapat disebabkan oleh :
•    Infeksi : Enteric infection (keracunan makanan), ekstraintestinal
•    Disebabkan oleh obat-obatan : antibiotik, laxative, antasida mengandung Mg, opiat
•    Alergi makanan dan intoleransi lainnya : alergi protein susu sapi, susu kedelai, alergi beberapa makanan,
•    Kelainan sistem pencernaan : alergi laktulosa
•    Kemoterapi atau radiasi
•    Kondisi bedah : infeksi usus buntu, jeratan usus
•    Defisiensi vitamin : B kompleks, vitamin C
•    Terkonsumsi logam berat, racun, atau tanaman bukan untuk konsumsi
Indikasi untuk dilakukan pengawasan oleh tenaga kesehatan pada pasien dengan diare yaitu :
•    Usia lebih dari 3 bulan
•    Berat badan lebih dari 8 kg
•    Riwayat lahir prematur, penyakit kronis, atau bersamaan dengan penyakit lain
•    Demam lebih dari 38C pada bayi kurang dari 3 bulan, atau lebih dari 39C pada anak usia 3 – 36 bulan
•    Tampak darah pada kotoran
•    Diare dengan jumlah yang besar
•    Muntah yang terus menerus
•    Tanda-tanda dehidrasi, perubahan kondisi mental
•    Tindakan rehidrasi awal (melalui mulut) tidak mencukupi atau tidak dapat dilakukan

Komplikasi apa saja yang dapat terjadi ?
1.    Dehidrasi.
Dehidrasi merupakan penyebab utama dari kematian dan kerusakan tubuh lainnya. Penatalaksanaan segera apabila ditemukan tanda-tanda dehidrasi yaitu : mengantuk, penurunan kesadaran, ubun-ubun kecil mencekung, mukosa mulut kering, mata terlihat cekung kedalam, tidak ada air mata, kelenturan kulit menurun, pengisian pembuluh jari distal memanjang.
2.    Gangguan tumbuh dan malnutrisi
Penurunan jumlah otot dan lemak atau adanya bengkak di kaki-tangan merupakan pertanda adanya gangguan penyerapan karbohidrat, lemak dan protein. Infeksi yang disebabkan oleh Giardia dapat menyebabkan diare dan gangguan penyerapan lemak.
3.    Nyeri perut
Nyeri yang tidak jelas dapat terjadi pada kondisi infeksi usus. Apabila nyeri perut semakin bertambah dengan tekanan, atau adanya nyeri perut hebat, harus berhati-hati kemungkinan komplikasi paling berat yaitu kebocoran usus.
4.    Kemerahan sekitar anus
Gangguan penyerapan karbohidrat akan menyebabkan bakteri memproduksi asam dari karbohidrat yang tidak terabsorbsi, sehingga apabila kotoran mengenai kulit disekitar anus akan menyebabkan kemerahan dan nyeri. Selain itu terdapat gangguan penyerapan dari asam empedu yang menyebabkan kotoran bertambah asam.

Bagaimana mengetahui dehidrasi

Bagiamana penatalaksanaan dehidrasi?
•    Rehidrasi ringan :
Pemberian cairan setiap diare atau muntah :
-    Berat badan < 10 kg : 60 – 120 mL
-    Berat badan > 10 kg : 120 – 140 mL
•    Rehidrasi sedang :
Penggantian cairan yang sebelumnya telah hilang : 50 -100 mL/kg berat badan, selama 3 – 4 jam.
Pemberian cairan setiap diare atau muntah :
-    Berat badan < 10 kg : 60 – 120 mL
-    Berat badan > 10 kg : 120 – 140 mL
•    Rehidrasi berat : Tindakan harus dilakukan dalam pengawasan tenaga kesehatan
Cairan yang diberikan berupa cairan pengganti elektrolit (Oralit, dan sejenis yang bermerk) atau bila tidak dengan menggunakan cairan gula garam = 3 : 1 ( dalam 250 ml air bening diberikan 1 sendok teh gula dan 1/3 sendok teh garam.

HIDROSEFALUS

2011-08-21T11:08:00.001+07:00

Defenisi

Merupakan sindroma klinis yang dicirikan dengan dilatasi yang progresif pada system ventrikuler cerebral dan kompresi gabungan dari jaringan – jaringan serebral selama produksi CSF berlangsung yang meningkatkan kecepatan absorbsi oleh vili arachnoid. Akibat berlebihannya cairan serebrospinalis dan meningkatnya tekanan intrakranial menyebabkan terjadinya peleburan ruang – ruang tempat mengalirnya liquor.

Tiga bentuk umum hydrocephalus :

Hidrocephalus Non – komunikasi (nonkommunicating hydrocephalus): Biasanya diakibatkan obstruksi dalam system ventrikuler yang mencegah bersikulasinya CSF. Kondisi tersebut sering dijumpai pada orang lanjut usia yang berhubungan dengan malformasi congenital pada system saraf pusat atau diperoleh dari lesi (space occuping lesion) ataupun bekas luka.Pada klien dewasa dapat terjadi sebagai akibat dari obstruksi lesi pada system ventricular atau bentukan jaringan adhesi atau bekas luka didalam system di dalam system ventricular. Pada klien dengan garis sutura yag berfungsi atau pada anak – anak dibawah usia 12 – 18 bulan dengan tekanan intraranialnya tinggi mencapai ekstrim, tanda – tanda dan gejala – gejala kenaikan ICP dapat pemisahan / separasi garis sutura dan pembesaran kepala.
Hidrosefalus Komunikasi (Kommunicating hidrocepalus): Jenis ini tidak terdapat obstruksi pada aliran CSF tetapi villus arachnoid untuk mengabsorbsi CSF terdapat dalam jumlah yang sangat sedikit atau malfungsional. Umumnya terdapat pada orang dewasa, biasanya disebabkan karena dipenuhinya villus arachnoid dengan darah sesudah terjadinya hemmorhage subarachnoid (klien memperkembangkan tanda dan gejala – gejala peningkatan ICP).
Hidrosefalus Bertekan Normal (Normal Pressure Hidrocephalus): Di tandai pembesaran sister basilar dan fentrikel disertai dengan kompresi jaringan serebral, dapat terjadi atrofi serebral. Tekanan intrakranial biasanya normal, gejala – gejala dan tanda – tanda lainnya meliputi ; dimentia, ataxic gait, incontinentia urine. Kelainan ini berhubungan dengan cedera kepala, hemmorhage serebral atau thrombosis, mengitis; pada beberapa kasus (Kelompok umur 60 – 70 tahun) ada kemingkinan ditemukan hubungan tersebut.

Fisiologi Cairan Cerebro Spinalis

Pembentukan CSF: Normal CSF diproduksi + 0,35 ml / menit atau 500 ml / hari dengan demikian CSF di perbaharui setiap 8 jam. Pada anak dengan hidrosefalus, produksi CSF ternyata berkurang + 0, 30 / menit. CSF di bentuk oleh PPA: 1) Plexus choroideus (yang merupakan bagian terbesar) 2) Parenchym otak 3) Arachnoid
Sirkulasi CSF: Melalui pemeriksaan radio isotop, ternyata CSF mengalir dari tempat pembentuknya ke tempat ke tempat absorpsinya. CSF mengalir dari II ventrikel lateralis melalui sepasang foramen Monro ke dalam ventrikel III, dari sini melalui aquaductus Sylvius menuju ventrikel IV. Melalui satu pasang foramen Lusckha CSF mengalir cerebello pontine dan cisterna prepontis. Cairan yang keluar dari foramen Magindie menuju cisterna magna. Dari sini mengalir kesuperior dalam rongga subarachnoid spinalis dan ke cranial menuju cisterna infra tentorial.Melalui cisterna di supratentorial dan kedua hemisfere cortex cerebri. Sirkulasi berakhir di sinus Doramatis di mana terjadi absorbsi melalui villi arachnoid.

Patofisiologi
Jika terdapat obstruksi pada system ventrikuler atau pada ruangan subarachnoid, ventrikel serebral melebar, menyebabkan permukaan ventrikuler mengkerut dan merobek garis ependymal. White mater dibawahnya akan mengalami atrofi dan tereduksi menjadi pita yang tipis. Pada gray matter terdapat pemeliharaan yang bersifat selektif, sehingga walaupun ventrikel telah mengalami pembesaran gray matter tidak mengalami gangguan. Proses dilatasi itu dapat merupakan proses yang tiba – tiba / akut dan dapat juga selektif tergantung pada kedudukan penyumbatan. Proses akut itu merupakan kasus emergency. Pada bayi dan anak
kecil sutura kranialnya melipat dan melebar untuk mengakomodasi peningkatan massa cranial. Jika fontanela anterior tidak tertutup dia tidak akan mengembang dan terasa tegang pada perabaan.Stenosis aquaductal (Penyakit keluarga / keturunan yang terpaut seks) menyebabkan titik pelebaran pada ventrikel laterasl dan tengah, pelebaran ini menyebabkan kepala berbentuk khas yaitu penampakan dahi yang menonjol secara dominan (dominan Frontal blow). Syndroma dandy walkker akan terjadi jika terjadi obstruksi pada foramina di luar pada ventrikel IV. Ventrikel ke IV melebar dan fossae posterior menonjol memenuhi sebagian besar ruang dibawah tentorium. Klein dengan type hidrosephalus diatas akan mengalami pembesaran cerebrum yang secara simetris dan wajahnya tampak kecil secara disproporsional. Pada orang yang lebih tua, sutura cranial telah menutup sehingga membatasi ekspansi masa otak, sebagai akibatnya menujukkan gejala : Kenailkan ICP sebelum ventrikjel cerebral menjadi sangat membesar. Kerusakan dalam absorbsi dan sirkulasi CSF pada hidrosephalus tidak komplit. CSF melebihi kapasitas normal sistim ventrikel tiap 6 – 8 jam dan ketiadaan absorbsi total akan menyebabkan kematian. Pada pelebaran ventrikular menyebabkan robeknya garis ependyma normal yang pada didning rongga memungkinkan kenaikan absorpsi. Jika route kolateral cukup untuk mencegah dilatasi ventrikular lebih lanjut maka akan terjadi keadaan kompensasi.

Etiologi dan Patologi
Hydrosephalus dapat disebabkan oleh kelebihan atau tidak cukupnya penyerapan
CSF pada otak atau obstruksi yang muncul mengganggu sirkulasi CSF di sistim
ventrikuler. Kondisi diatas pada bayi dikuti oleh pembesaran kepala. Obstruksi
pada lintasan yang sempit (Framina Monro, Aquaductus Sylvius, Foramina
Mengindie dan luschka ) pada ventrikuler menyebabkan hidrocephalus yang
disebut : Noncomunicating (Internal Hidricephalus)
Obstruksi biasanya terjadi pada ductus silvius di antara ventrikel ke III dan IV
yang diakibatkan perkembangan yang salah, infeksi atau tumor sehingga CSF
tidak dapat bersirkulasi dari sistim ventrikuler ke sirkulasi subarahcnoid dimana
secara normal akan diserap ke dalam pembuluh darah sehingga menyebabkan
ventrikel lateral dan ke III membesar dan terjadi kenaikan ICP.
Type lain dari hidrocephalus disebut : Communcating (Eksternal Hidrocephalus)
dmana sirkulasi cairan dari sistim ventrikuler ke ruang subarahcnoid tidak
terhalangi, ini mungkin disebabkan karena kesalahan absorbsi cairan oleh
sirkulasi vena. Type hidrocephalus terlihat bersama – sama dengan malformasi
cerebrospinal sebelumnya.

Tanda dan Gejala
Kepala bisa berukuran normal dengan fontanela anterior menonjol, lama
kelamaan menjadi besar dan mengeras menjadi bentuk yang karakteristik oleh
peningkatan dimensi ventrikel lateral dan anterior – posterior diatas proporsi
ukuran wajah dan bandan bayi.
Puncak orbital tertekan kebawah dan mata terletak agak kebawah dan keluar
dengan penonjolan putih mata yang tidak biasanya.
Tampak adanya dsitensi vena superfisialis dan kulit kepala menjadi tipis serta rapuh.
Uji radiologis : terlihat tengkorak mengalami penipisan dengan sutura yang
terpisah – pisah dan pelebaran vontanela.
Ventirkulogram menunjukkan pembesaran pada sistim ventrikel . CT scan dapat
menggambarkan sistim ventrikuler dengan penebalan jaringan dan adnya massa
pada ruangan Occuptional.
Pada bayi terlihat lemah dan diam tanpa aktivitas normal. Proses ini pada tipe
communicating dapat tertahan secara spontan atau dapat terus dengan
menyebabkan atrofi optik, spasme ekstremitas, konvulsi, malnutrisi dan kematian,
jika anak hidup maka akan terjadi retardasi mental dan fisik.

Diagnosis
CT Scan
Sistenogram radioisotop dengan scan .

Perlakuan
Prosedur pembedahan jalan pintas (ventrikulojugular, ventrikuloperitoneal) shuntKedua prosedur diatas membutuhkan katheter yang dimasukan kedalam ventrikel lateral : kemudian catheter tersebut dimasukan kedalasm ujung terminal tube pada vena jugular atau peritonium diaman akan terjadi absorbsi kelebihan CSF.

Penatalaksanaan Perawatan Khusus
Hal – hal yang harus dilakukan dalam rangka penatalaksanaan post – operatif dan penilaian neurologis adalah sebagai berikut :

Post – Operatif : Jangan menempatkan klien pada posisi operasi.
Pada beberapa pemintasan, harus diingat bahwa terdapat katup (biasanyaterletak pada tulang mastoid) di mana dokter dapat memintanya di pompa.
Jaga teknik aseptik yang ketat pada balutan.
Amati adanya kebocoran disekeliling balutan.
Jika status neurologi klien tidak memperlihatkan kemajuan, patut diduga adanya adanya kegagalan operasi (malfungsi karena kateter penuh);gejala dan tanda yang teramati dapat berupa peningkatan ICP.

Hidrocephalus pada Anak atau Bayi
a. Hidrosephalus pada anak atau bayi pada dasarnya dapat di bagi dua (2 ) ;
1. Kongenital
Merupakan Hidrosephalus yang sudah diderita sejak bayi dilahirkan, sehingga Pada saat lahir keadaan otak bayi terbentuk kecil, dan terdesak oleh banyaknya cairan didalam kepala dan tingginya tekanan intrakranial sehingga pertumbuhan sel otak terganggu.
2. Di dapat
Bayi atau anak mengalaminya pada saat sudah besar, dengan penyebabnya adalah penyakit – penyakit tertentu misalnya trauma, TBC yang menyerang otak dimana pengobatannya tidak tuntas. Pada hidrosefalus di dapat pertumbuhan otak sudah sempurna, tetapi kemudian terganggu oleh sebab adanya peninggian tekanan intrakranial.Sehingga perbedaan hidrosefalus kongenital denga di dapat terletak pada pembentukan otak dan
pembentukan otak dan kemungkinan prognosanya..

Penyebab sumbatan aliran CSF yang sering terdapat pada bayi dan anak – anak ;
1. Kelainan kongenital
2. Infeksi di sebabkan oleh perlengketan meningen akibat infeksi dapat terjadi pelebaran ventrikel pada masa akut ( misal ; Meningitis )
3. Neoplasma
4. Perdarahan , misalnya perdarahan otak sebelum atau sesudah lahir.

Berdasarkan letak obstruksi CSF hidrosefalus pada bayi dan anak ini juga terbagi
dalam dua bagianyaitu :
1. Hidrosefalus komunikan
Apabila obstruksinya terdapat pada rongga subaracnoid, sehingga terdapat aliran bebas CSF dal;am sistem ventrikel sampai ke tempat sumbatan.
2. Hidrosefalus non komunikan
Apabila obstruksinya terdapat terdapat didalam sistem ventrikel sehingga menghambat aliran bebas dari CSF.
Biasanya gangguan yang terjadi pada hidrosefalus kongenital adalah pada sistem vertikal sehingga terjadi bentuk hidrosefalus non komunikan.

9. Manifestasi klinis
a. Bayi ;
1) Kepala menjadi makin besar dan akan terlihat pada umur 3 tahun.
2) Keterlambatan penutupan fontanela anterior, sehingga fontanela menjadi tegang, keras, sedikit tinggi dari permukaan tengkorak.
3) Tanda – tanda peningkatan tekanan intrakranial;
a. Muntah
b. Gelisah
c. Menangis dengan suara ringgi
d. Peningkatan sistole pada tekanan darah, penurunan nadi, peningkatan pernafasan dan tidak teratur, perubahan pupil, lethargi stupor.
4) Peningkatan tonus otot ekstrimitas
5) Tanda – tanda fisik lainnya ;
a. Dahi menonjol bersinar atau mengkilat dan pembuluh – pembuluh darah terlihat jelas.
b. Alis mata dan bulu mata ke atas, sehingga sclera telihat seolah – olah di atas iris.
c. Bayi tidak dapat melihat ke atas, “sunset eyes”
d. Strabismus, nystagmus, atropi optik.
e. Bayi sulit mengangkat dan menahan kepalanya ke atas.
b. Anak yang telah menutup suturanya ;

Tanda – tanda peningkatan tekanan intrakranial :
1. Nyeri kepala
2. Muntah
3. Lethargi, lelah, apatis, perubahan personalitas
4. Ketegangan dari sutura cranial dapat terlihat pada anak berumur 10 tahun.
5. Penglihatan ganda, kontruksi penglihatan perifer
6. Strabismus
7. Perubahan pupil.
10. Pengkajian

a. Anamnese
1) Riwayat penyakit / keluhan utama
Muntah, gelisah nyeri kepala, lethargi, lelah apatis, penglihatan ganda,
perubahan pupil, kontriksi penglihatan perifer.
2) Riwayat Perkembangan
Kelahiran : prematur. Lahir dengan pertolongan, pada waktu lahir
menangis keras atau tidak.
Kekejangan : Mulut dan perubahan tingkah laku.
Apakah pernah terjatuh dengan kepala terbentur.
Keluhan sakit perut.

b. Pemeriksaan Fisik
1) Inspeksi :
a. Anak dapat melioha keatas atau tidak.
b. Pembesaran kepala.
c. Dahi menonjol dan mengkilat. Sertas pembuluh dara terlihat jelas.
2) Palpasi
a. Ukur lingkar kepala : Kepala semakin membesar.
b. Fontanela : Keterlamabatan penutupan fontanela anterior sehingga fontanela tegang, keras dan sedikit tinggi dari permukaan tengkorak.

c. Pemeriksaan Mata
1) Akomodasi.
2) Gerakan bola mata.
3) Luas lapang pandang
4) Konvergensi.
5) Didapatkan hasil : alis mata dan bulu mata keatas, tidak bisa melihat keatas.
6) Stabismus, nystaqmus, atropi optic.
d. Observasi Tanda –tanda vital

Didapatkan data – data sebagai berikut :
1) Peningkatan sistole tekanan darah.
2) Penurunan nadi / Bradicardia.
3) Peningkatan frekwensi pernapasan.

e. Diagnosa Klinis :
1) Transimulasi kepala bayi yang akan menunjukkan tahap dan lokalisasi dari pengumpulan cairan banormal. ( Transsimulasi terang )
2) Perkusi tengkorak kepala bayi akan menghasilkan bunyi “ Crakedpot “ (Mercewen’s Sign)
3) Opthalmoscopy : Edema Pupil.
4) CT Scan Memperlihatkan (non – invasive) type hidrocephalus dengan nalisisi komputer.
5) Radiologi : Ditemukan Pelebaran sutura, erosi tulang intra cranial.

11. Diagnosa Keperawatan
a. Pre Operatif
1) Gangguan rasa nyaman: Nyeri sehubungan dengan meningkatkanya tekanan intrakranial .
Data Indikasi : Adanya keluahan Nyeri Kepala, Meringis atau menangis,
gelisah, kepala membesar
Tujuan ; Klien akan mendapatkan kenyamanan, nyeri kepala berkurang
Intervensi :
a) Jelaskan Penyebab nyeri.
b) Atur posisi Klien
c) Ajarkan tekhnik relaksasi
d) Kolaborasi dengan tim medis untuk pemberian Analgesik
e) Persapiapan operasi

2) Kecemasan Orang tua sehubungan dengan keadaan anak yang akan mengalami operasi.
Data Indikasi : Ekspresi verbal menunjukkan kecemasan akan keadaan anaknya.
Tujuan : Kecemasan orang tua berkurang atau dapat diatasi.

Intervensi :
a) Dorong orang tua untuk berpartisipasi sebanyak mungkin dalam merawat anaknya
b) Jelaskan pada orang tua tentang masalah anak terutama ketakutannya menghadapi operasi otak dan ketakutan terhadap kerusakan otak.
c) Berikan informasi yang cukup tentang prosedur operasi dan berikan jawaban dengan benar dan sejujurnya serta hindari kesalahpahaman.
3) Potensial Kekurangan cairan dan elektrolit sehubungan dengan intake yang kurang diserta muntah.

Data Indikasi ; keluhan Muntah, Jarang minum.

Tujuan : Tidak terjadi kekurangan cairan dan elektrolit.

Intervensi :
a) Kaji tanda – tanda kekurangan cairan
b) Monitor Intake dan out put
c) Berikan therapi cairan secara intavena.
d) Atur jadwal pemberian cairan dan tetesan infus.
e) Monitor tanda – tanda vital.

b. Post – Operatif.
1) Gangguan rasa nyaman : Nyeri sehubungan dengan tekanan pada kulit yang dilakukan shunt.

Data Indikasi ; adanya keluhan nyeri, Ekspresi non verbal adanya nyeri.

Tujuan : Rasa Nyaman Klien akan terpenuhi, Nyeri berkurang

Intervensi :
a) Beri kapas secukupnya dibawa telinga yang dibalut.
b) Aspirasi shunt (Posisi semi fowler), bila harus memompa shunt, maka pemompaan dilakukan perlahan – lahan dengan interval yang telah ditentukan.
c) Kolaborasi dengan tim medis bila ada kesulitan dalam pemompaan shunt.
d) Berikan posisi yang nyama. Hindari posisi p[ada tempat dilakukan shunt.
e) Observasi tingkat kesadaran dengan memperhatikan perubahan muka (Pucat, dingin, berkeringat)
f) Kaji orisinil nyeri : Lokasi dan radiasinya

2) Resiko tinggi terjadinya gangguan nutrisi : kurang dari kebutuhan tubuh sehubungan dengan intake yang tidak adekuat.

Data Indikasi ; Adanya keluhan kesulitan dalam mengkonsumsi makanan.

Tujuan : Tidak terjadi gangguan nutrisil.

Intervensi :
a) Berikan makanan lunak tinggi kalori tinggi protein.
b) Berikan klien makan dengan posisi semi fowler dan berikan waktu yang cukup untuk menelan.
c) Ciptakan suasana lingkungan yang nyaman dan terhindar dari bau – bauan yang tidak enak.
d) Monitor therapi secara intravena.
e) Timbang berta badan bila mungkin.
f) Jagalah kebersihan mulut ( Oral hygiene)
g) Berikan makanan ringan diantara waktu makan
3) Resiko tinggi terjadinya infeksi sehubungan dengan infiltrasi bakteri melalui shunt.

Tujuan : Tidak terjadi infeksi / Klien bebas dari infeksi.

Intervensi :
a) Monitor terhadap tanda – tanda infeksi.
b) Pertahankan tekhnik kesterilan dalam prosedur perawatan
c) Cegah terhadap terjadi gangguan suhu tubuh.
d) Pertahanakan prinsiup aseptik pada drainase dan ekspirasi shunt.
4) Resiko tinggi terjadi kerusakan integritas kulit dan kontraktur sehubungan dengan imobilisasi.

Tujuan ; Pasien bebas dari kerusakan integritas kulit dan kontraktur.

Intervensi :
a) Mobilisasi klien (Miki dan Mika) setiap 2 jam.
b) Obsevasi terhadap tanda – tanda kerusakan integritas kulit dan kontrkatur.
c) Jagalah kebersihan dan kerapihan tempat tidur.
d) Berikan latihan secara pasif dan perlahan – lahan.

BPJS sangat di butuhkan oleh rakyat miskin

2011-08-15T12:00:00.000+07:00

Segerah sahkan BPJS lihat orang miskin sangat membutuhakan. Buat BPJS baru di luar jamsostek. ASKES,TASPEN, dan ASABRI. BPJS dibuat untuk melindungi yang belum termasuk ke 4 jaminan itu yaitu orang miskin. JAMKESMAS masih belum menyentuh seluruh rakyat miskin. maka dari itu DPR dan Pemerintah segerah bentuk BPJS jangan mengulur ulur hak rakyat.

Program Keluarga Harapan

2009-09-10T09:01:00.001+07:00

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memenuhi kriteria tertentu, dan sebagai syarat atau imbalannya, RTSM penerima program harus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan anggota keluarganya.

PKH bukan pengganti atau kelanjutan dari BLT/SLT, dan bukan salah satu unit kegiatan dari PNPM

TUJUAN UTAMA

Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs).

TUJUAN KHUSUS
Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM;
Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM;
Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM;
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM.

KETENTUAN PENERIMA BANTUAN

Penerima bantuan PKH adalah RTSM yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Bantuan tunai hanya akan diberikan kepada RTSM yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam program.

Bantuan harus diterima oleh ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (dapat nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan). Untuk itu, pada kartu kepesertaan PKH akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga.

SYARAT/KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN

Calon penerima terpilih harus menandatangani persetujuan selama mereka menerima bantuan, mereka akan :
Menyekolahkan anak 7-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun namum belum selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib belajar.
Membawa anak usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi anak.
Untuk ibu hamil, harus memeriksakan kesehatan diri dan janinnya ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi ibu hamil.

SYARAT BANTUAN KESEHATAN
Sasaran
Persyaratan (kewajiban peserta)

Ibu Hamil
Melakukan pemeriksaan kehamilan (antenatal care) sebanyak minimal 4 kali (K1 di trimester 1, K2 di trimester 2, K3 dan K4 di trimester 3) selama masa kehamilan.

Ibu Melahirkan
Proses kelahiran bayi harus ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih

Ibu Nifas
Ibu yang telah melahirkan harus melakukan pemeriksaan atau diperiksa kesehatannya setidaknya 2 kali sebelum bayi mencapai usia 28 hari

Bayi Usia 0-11 Bulan
Anak berusia di bawah 1 tahun harus diimunisasi lengkap dan ditimbang secara rutin setiap bulan.

Bayi Usia 6-11 Bulan
Mendapat suplemen tablet vitamin A

Anak Usia 1-5 Tahun
Dimonitor tumbuh kembang dengan melakukan penimbangan secara rutin setiap 1 bulan;

Mendapatkan vitamin A sebanyak 2 kali setahun pada bulan Februari dan Agustus

Anak Usia 5-6 Tahun
Melakukan penimbangan secara rutin setiap 3 bulan sekali dan/atau mengikuti program pendidikan anak usia dini.

Fasilitas kesehatan yang disediakan adalah:
Puskesmas, Pustu, Polindes, Poskesdes, Pusling, Posyandu.
Dokter, Bidan, Petugas Gizi, Jurim, Kader, Perawat
Bidan kit, posyandu kit, antropometri kit, imunisasi kit
Tablet Fe, Vitamin A, Obat-obatan dan bahan-bahan pelayanan kesehatan ibu & bayi baru lahir.
Vaksin BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B, TT ibu hamil
Buku register (Kartu Menuju Sehat)

SYARAT BANTUAN PENDIDIKAN

Anak penerima PKH Pendidikan yang berusia 7-18 tahun dan belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri di sekolah formal atau non formal serta hadir sekurang-kurangnya 85% tatap muka.

BESAR BANTUAN

Besaran bantuan tunai untuk peserta PKH bervariasi tergantung jumlah anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerimaan bantuan, baik komponen kesehatan maupun pendidikan. Besaran bantuan ini di kemudian hari bisa berubah sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau bila peserta tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan.

Skenario Bantuan
Bantuan per RTSM per tahun

Bantuan tetap
200.000

Bantuan bagi RTSM yang memiliki:

Anak usia di bawah 6 tahun dan/ atau ibu hamil/menyusui

800.000

Anak usia SD/MI
400.000

Anak usia SMP/MTs
800.000

Rata-rata bantuan per RTSM
1.390.000

Bantuan minimum per RTSM
600.000

Bantuan maksimum per RTSM
2.200.000

Catatan:
Bantuan terkait kesehatan berlaku bagi RTSM dengan anak di bawah 6 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Besar bantuan ini tidak dihitung berdasarkan jumlah anak.
Besar bantuan adalah 16% rata-rata pendapatan RTSM per tahun.
Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-25% pendapatan rata-rata RTSM per tahun.

SANKSI:

Calon Peserta PKH yang telah ditetapkan menjadi peserta PKH dan menandatangani komitmen, jika suatu saat melanggar atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, baik syarat kesehatan maupun syarat pendidikan, maka bantuannya akan dikurangi, dan jika terus menerus tidak memenuhi komitmennya, maka peserta tersebut akan dikeluarkan dari program.

PERAN PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN (PPK)
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

Program keluarga harapan bidang kesehatan mensyaratkan peserta PKH (yaitu ibu hamil, ibu nifas dan anak usia < 6 tahun) melakukan kunjungan rutin ke berbagai sarana kesehatan. Oleh karena itu, program ini secara langsung akan mendukung pencapaian target program kesehatan. Di samping itu, PKH juga merupakan bagian yang tidak terlepaskan dengan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (JPKMM).

Setiap anggota keluarga peserta PKH dapat mengunjungi dan memanfaatkan berbagai fasilitas kesehatan.

1. PUSKESMAS

Puskesmas diharapkan mampu memberi seluruh paket layanan kesehatan yang menjadi persyaratan bagi peserta PKH Kesehatan termasuk memberikan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi dasar (khususnya puskesmas PONED).

2. PUSKESMAS PEMBANTU DAN PUSKESMAS KELILING

Puskesmas pembantu dan Puskesmas keliling, yang merupakan satelit Puskesmas (dan jika dilengkapi dengan tenaga bidan), sangat diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir.

3. POLINDES DAN POSKESDES

Pondok bersalin desa (dikenal dengan sebutan Polindes) biasanya dilengkapi dengan tenaga bidan desa. Polindes diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu selama kehamilan, pertolongan persalinan, dan bagi bayi baru lahir; maupun pertolongan pertama pada kasus-kasus gawat darurat.

4. POSYANDU

Posyandu yang dikelola oleh para kader kesehatan dengan bantuan dan supervisi dari Puskesmas, Pustu, serta Bidan desa diharapkan dapat memberikan pelayanan antenatal, penimbangan bayi, serta penhyuluhan kesehatan.

5. BIDAN PRAKTEK

Di samping memberikan pelayanan kesehatan di polindes, bidan desa yang melakukan praktek di rumah dapat dimanfaatkan oleh peserta PKH khususnya dalam pemeriksaan ibu hamil, memberikan pertolongan persalinan, maupun memberikan pertolongan pertama pada kasus-kasus kegawatdaruratan.

HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

1. Hak Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK)

Program ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program JPKMM, maka kegiatan PKH kesehatan sepenuhnya dibiayai dari sumber program JPKMM/Askeskin di Puskesmas. Oleh karena itu, hak-hak yang akan diterima oleh PPK sesuai dengan apa yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program JPKMM/Askeskin.

2. Kewajiban Pemberi Pelayanan Kesehatan

a. Menetapkan jadwal kunjungan

Pada tahap awal pelaksanaan, puskesmas dan posyandu memiliki peran penting dalam menetapkan jadwal kunjungan bagi setiap anggota keluarga peserta PKH ke berbagai fasilitas kesehatan.

Prosedur penetapan jadwal kunjungan peserta PKH adalah sebagai berikut:

· Puskesmas akan menerima formulir jadwal kunjungan peserta PKH kesehatan dari UPPKH Kecamatan (Pendamping). Dalam formulir jadwal kunjungan tersebut sudah tertulis nama anggota keluarga, jenis pelayanan/pemeriksaan kesehatan yang diwajibkan, status pelayanan/pemeriksaan kesehatan, tanggal dan nama/tempat pelayanan kesehatan.

· Untuk mengisi status pemberian pelayanan kesehatan:

1) Jika calon peserta PKH sudah pernah memanfaatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan atau jaringan kerja Puskesmas tersebut, maka petugas puskesmas harus mencocokkan dengan register yang tersedia di Puskesmas (yaitu kohor ibu hamil, KMS, buku imunisasi, penimbangan, dll). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari buku register, petugas puskesmas mengklarifikasi status pemberian pelayanan kesehatan yang sudah diberikan kepada setiap anggota keluarga peserta PKH.

2) Jika calon peserta PKH belum pernah memanfaatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan atau jaringan kerja Puskesmas (ini berarti register calon peserta tersebut tidak tersedia di puskesmas), maka petugas puskesmas harus menanyakan langsung kepada calon peserta PKH pada waktu acara pertemuan awal.

· Setelah klarifikasi status pemberian pelayanan kesehatan dilakukan, petugas puskesmas menetapkan tanggal dan nama sarana kesehatan/PPK yang harus dikunjungi oleh seluruh anggota keluarga peserta PKH yang disyaratkan.

· Formulir kunjungan yang sudah terisi akan diambil langsung oleh pendamping PKH di puskesmas (paling telat 1 minggu sebelum acara pertemuan awal).

b. Menghadiri pertemuan awal

Perwakilan puskesmas akan diundang untuk menghadiri acara pertemuan awal dengan seluruh calon peserta PKH. Dalam pertemuan ini, petugas puskesmas berkewajiban untuk:

· Mengklarifikasi status pemberian pelayanan kesehatan dengan calon peserta PKH, khususnya bagi mereka yang datanya tidak tercatat dalam register.

· Menjelaskan tata cara mendapatkan pelayanan kesehatan serta tempat PPK terdekat yang bisa dimanfaatkan oleh peserta PKH.

c. Memberi Pelayanan Kesehatan

Petugas kesehatan diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan baik secara aktif maupun pasif kepada semua peserta PKH. Secara aktif, misalnya mengunjungi peserta PKH yang tidak hadir sesuai jadwal yang sudah ditetapkan untuk diberikan pelayanan dan pembinaan. Secara pasif dengan cara memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta yang mendatangi fasilitas kesehatan. Dalam memberikan pelayanan, petugas kesehatan harus mengacu kepada ketentuan dan pedoman pelayanan kesehatan yang berlaku.

Penetapan persyaratan PKH kesehatan akan berimplikasi pada peningkatan jumlah kunjungan di fasilitas kesehatan. Oleh karenanya, pemberi pelayanan kesehatan harus menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan (seperti, Vitamin A, Vaksin, tenaga kesehatan, dll).

d. Memverifikasi Komitmen Peserta PKH

Pembayaran bantuan komponen kesehatan pada tahap berikutnya diberikan atas dasar verifikasi yang dilakukan oleh petugas puskesmas. Jika peserta PKH memenuhi komitmennya (yaitu mengunjungi fasilitas kesehatan yang sudah ditetapkan sesuai jadwal kunjungan di atas), maka peserta PKH akan menerima bantuan tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prosedur verifikasi komitmen peserta adalah sebagai berikut:
PPK akan menerima formulir verifikasi komitmen peserta PKH dari PT POS (Form K).
Petugas puskesmas (jika diperlukan) mengirim formulir verifikasi tersebut ke setiap PPK yang berada di bawah otoritas puskesmas, seperti Pustu, Polindes, Posyandu. Pengiriman formulir ke setiap PPK ini perlu dicocokan dengan jadwal kunjungan yang telah ditetapkan.
Proses verifikasi yang harus dilakukan oleh petugas kesehatan adalah memeriksa formulir K tersebut dan mengisi bulatan pada nama anak dan atau ibu hamil yang tidak hadir sesuai jadwal kunjungan yang telah ditentukan.
Formulir yang telah diperiksa / diverifikasi oleh petugas kesehatan tersebut selanjutnya diambil langsung) oleh petugas puskesmas. Petugas puskesmas selanjutnya merekap/mencatat anak dan atau ibu hamil yang tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan.
PT POS akan mengambil hasil catatan ketidakhadiran ini setiap 3 bulan sekali.

Kepala Puskesmas bertanggung jawab dalam mengkoordinir pelaksanaan kegiatan (yaitu semua kewajiban PPK dalam PKH).

Ringkasan Hak dan Kewajiban Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dalam PKH
Hak PPK
Kewajiban PPK

Sesuai aturan yang berlaku dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program JPKMM/Askeskin
1. Mengklarifikasi status pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta PKH dan menetapkan jadwal kunjungan bagi setiap anggota keluarga peserta PKH (khusus petugas puskesmas dan atau kader posyandu).

2. Menghadiri pertemuan awal dengan calon PKH untuk ikut menjelaskan tata cara mendapatkan pelayanan kesehatan bagi peserta PKH (khusus bagi petugas puskesmas).

3. Memberi pelayanan kesehatan kepada peserta PKH.

4. Memverifikasi komitmen peserta PKH kesehatan.

Bantuan tunai yang diberikan kepada RTSM peserta PKH, bukan untuk membiayai/membayar jasa layanan kesehatan atau pendidikan.

PERAN PEMBERI PELAYANAN PENDIDIKAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

Jenis lembaga pendidikan dasar yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak penerima bantuan PKH terdiri dari :

A. Lembaga Pendidikan Formal

Ø Sekolah Dasar (SD)

Ø Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Ø Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Ø Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Ø Pesantren Salafiyah

B. Lembaga Pendidikan Non Formal

Ø BPKB (Balai Pengembangan Kegiatan Belajar)

Ø SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)

Ø PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

PERAN PEMBERI PELAYANAN PENDIDIKAN

Lembaga pendidikan tersebut di atas memiliki peranan penting untuk mensukseskan pencapaian tujuan PKH pendidikan. Peran yang dimaksud adalah :

1. Menerima pendaftaran anak peserta PKH di satuan pendidikan

Setiap satuan pendidikan diharuskan menerima anak peserta PKH yang mendaftar sesuai ketentuan yang berlaku, dan dibebaskan dari segala bentuk biaya pendidikan

2. Memberikan Pelayanan Pendidikan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, institusi pendidikan berkewajiban memberikan pendidikan kepada seluruh peserta didik yang terdaftar. Penyelenggara satuan pendidikan harus memberikan pengajaran kepada peserta didik, termasuk anak-anak dari keluarga penerima bantuan PKH pendidikan. Pengajaran harus mengacu kepada kurikulum yang berlaku untuk setiap jenjang dan jalur pendidikan.

3. Melakukan Verifikasi Koimtmen peserta PKH Pendidikan

Bantuan tunai PKH komponen pendidikan akan terus diberikan bagi peserta PKH jika anak-anak dari keluarga penerima bantuan PKH memenuhi komitmennya, yaitu menghadiri dan mengikuti proses pembelajaran minimal 85% hari efektif sekolah/tatap muka dalam sebulan selama tahun pelajaran berlangsung.

Tingkat kehadiran peserta didik harus diverifikasi oleh para tenaga pendidik di lembaga pendidikan baik formal maupun non formal.

Prosedur verifikasi adalah sebagai berikut:
Lembaga pendidikan akan menerima formulir verifikasi PI (terlampir) dari PT POS.
Sesuai aturan yang berlaku di sekolah, tenaga pendidikan melakukan absensi kehadiran peserta didik di tiap-tiap kelas / kelompok belajar.
Untuk keperluan verifikasi komitmen peserta PKH, tenaga pendidik harus merekap absensi kehadiran peserta didik di kelas/kelompok belajar selama satu bulan berjalan (tindak lanjut tahap dua diatas). Selanjutnya tenaga pendidik mencatat nama peserta didik peserta PKH yang tidak hadir/tidak memenuhi komitmen kehadiran yang telah ditentukan, yaitu setidaknya 85% dari jumlah hari efektif sekolah atau ketentuan tatap muka yang berlaku setiap bulannya. Pencatatan dilakukan dengan mengisi bulatan lingkaran dalam formulir verifikasi PI hanya bagi peserta didik yang tidak memenuhi komitmen kehadirannya.
Formilir verifikasi PI yang telah diisi / diperiksa oleh tenaga pendidik (sekolah SD/MI, SMP/MTs, pesantren salafiyah, lembaga pendidikan non formal lainnya), dan diketahui oleh kepala sekolah, setiap 3 bulan akan diambil oleh petugas pos untuk diproses lebih lanjut.

Pimpinan satuan pendidikan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PKH di setiap lembaga pendidikan. Pimpinan satuan pendidikan juga harus menjamin agar ketiga peran tersebut di atas dapat dijalankan dengan optimal.

Ringkasan peran lembaga pendidikan
enerima pendaftaran anak keluarga penerima bantuan PKH di satuan pendidikan.
Memberikan pelayanan pendidikan kepada anak keluarga penerima bantuan.
Melakukan verifikasi kehadiran anak keluarga penerima bantuan PKH di tiap-tiap kelas/kelompok belajar.

Sumber materi:
Pedoman Umum PKH
Pedoman Operasional Kelembagaan PKH Daerah
Pedoman Operasional PKH bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan
Pedoman Operasional PKH bagi Pemberi Pelayanan Pendidikan
Buku Kerja Pendamping PKH 2007

Rancangan UU Praktek Keperawatan

2009-09-02T12:15:00.001+07:00

Rancangan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20

TENTANG

PRAKTIK KEPERAWATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat; (?)

c. bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan merupakan bagian integral dari penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan oleh perawat berdasarkan kaidah etik, nilai-nilai moral serta standar profesi.

d. bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan didasarkan pada kewenangan yang diberikan karena keahlian yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan globalisasi.

e. bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan praktik keperawatan, perlu keterlibatan organisasi profesi;

f. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan dan perawat diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik keperawatan;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Praktik Keperawatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 20 dan pasal 21 ayat (1) (cek ulang di UUD 45)

2. Undang-Undang No. 23, tahun 1992 tentang kesehatan.(di konsulkan ulang)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PRAKTIK KEPERAWATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

(1) Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia.

(2) Praktik keperawatan adalah tindakan mandiri perawat melalui kolaborasi dengan sistem klien dan tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk praktik keperawatan individual dan berkelompok.

(3) Asuhan keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan baik langsung atau tidak langsung diberikan kepada sistem klien di sarana dan tatanan kesehatan lainnya, dengan menggunakan pendekatan ilmiah keperawatan berdasarkan kode etik dan standar praktik keperawatan.

(4) Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Perawat terdiri dari perawat vokasional dan perawat profesional.

(6) Perawat vokasional adalah seseorang yang telah lulus pendidikan Diploma III Keperawatan dan Sekolah Perawat Kesehatan yang terakreditasi dan diakui oleh pejabat yang berwenang.

(7) Perawat profesional adalah seseorang yang lulus dari pendidikan tinggi keperawatan dan terakreditasi, terdiri dari ners generalis, ners spesialis dan ners konsultan.

(8) Ners generalis adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan Ners.

(9) Ners Spesialis adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan spesialis keperawatan 1.

(10) Ners Konsultan adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan spesialis keperawatan 2.

(11) Registered Nurse disingkat RN adalah perawat profesional yang teregistrasi.

(12) Licensed Practical Nurse disingkat LPN adalah perawat vokasional yang teregistrasi.

(13) Konsil Keperawatan Indonesia adalah suatu badan otonom yang bersifat independen.

(14) Sertifikasi adalah proses pengakuan terhadap program pendidikan dan pelatihan keperawatan dalam menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan di seluruh Indonesia yang dilaksanakan oleh organisasi profesi.

(15) Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang perawat untuk menjalankan praktik keperawatan di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi oleh konsil keperawatan. (?)

(16) Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap perawat yang telah memiliki sertifikat kompetensi.

(17) Registrasi ulang adalah pencatatan ulang terhadap perawat yang telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.

(18) Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada perawat yang akan menjalankan praktik keperawatan setelah memenuhi persyaratan.

(19) SIPP I adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Keperawatan kepada perawat vokasional yang telah memenuhi persyaratan

(20) SIPP II adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Keperawatan kepada perawat profesional yang telah memenuhi persyaratan

(21) Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan.

(22) Klien dan atau pasien/klien dan atau pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perawat.

(23) Organisasi profesi adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

(24) Kolegium keperawatan adalah kelompok perawat generalis dan perawat spesialisasi sesuai bidang keilmuan keperawatan yang dibentuk oleh organisasi profesi keperawatan.

(25) Komite adalah badan kelengkapan konsil yang dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas konsil.

(26) Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Praktik keperawatan dilaksanakan berasaskan Pancasila dan berlandaskan pada nilai ilmiah, etika dan etiket, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan dan perlindungan serta keselamatan penerima dan pemberi pelayanan keperawatan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan praktik keperawatan bertujuan untuk:

a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi jasa pelayanan keperawatan. (?)

b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat.

BAB III

Lingkup Praktik Keperawatan

Pasal 4

Lingkup praktik keperawatan adalah :

a. Memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kesehatan sederhana dan kompleks.

b. Memberikan tindakan keperawatan langsung, pendidikan, nasehat, konseling, dalam rangka penyelesaian masalah kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam upaya memandirikan sistem klien.

c. Memberikan pelayanan keperawatan di sarana kesehatan dan tatanan lainnya.

d. Memberikan pengobatan dan tindakan medik terbatas, pelayanan KB, imunisasi, pertolongan persalinan normal dan menulis permintaan obat/resep.

e. Melaksanakan program pengobatan secara tertulis dari dokter.

BAB IV

KONSIL KEPERAWATAN INDONESIA

Bagian Kesatu

Nama dan Kedudukan

Pasal 6

(1) Dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud pada Bab II pasal 3, dibentuk konsil keperawatan yang selanjutnya disebut Konsil Keperawatan Indonesia.

(2) Konsil Keperawatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.

(3) Konsil Keperawatan Indonesia bersifat nasional dan dapat membentuk kantor perwakilan bila diperlukan.

Pasal 7

Konsil Keperawatan Indonesia berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Fungsi, Tugas dan Wewenang Konsil Keperawatan

Pasal 8

Konsil Keperawatan Indonesia mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, serta penetapan kompetensi perawat yang menjalankan praktik keperawatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan keperawatan.

Pasal 9

Konsil Keperawatan Indonesia mempunyai tugas:

1. Melakukan uji kompetensi dan registrasi perawat;

2. Membuat peraturan-peraturan terkait dengan praktik perawat untuk melindungi masyarakat..?(sebatas apa/aakah peraturan internal .?)

Pasal 10

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Konsil Keperawatan Indonesia mempunyai wewenang :

a. Menyetujui dan menolak permohonan registrasi perawat;

b. Mengesahkan standar kompetensi perawat yang dibuat oleh organisasi profesi keperawatan dan asosiasi institusi pendidikan keperawatan;

c. Menetapkan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan perawat;

d. Menetapkan sanksi terhadap kesalahan praktik yang dilakukan perawat; dan

e. Menetapkan penyelenggaraan program pendidikan keperawatan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Konsil Keperawatan Indonesia serta pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Konsil Keperawatan Indonesia.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 12

(1) Susunan organisasi dan keanggotaan Konsil Keperawatan Indonesia terdiri dari :

a. Ketua

b. Sekretaris Eksekutif

c. Bendahara

d. Komite-komite

(2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Komite Uji Kompetensi dan registrasi

b. komite praktik keperawatan

c. komite disiplin keperawatan

(3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua Komite merangkap anggota dan dapat membentuk sub komite sesuai kebutuhan.

Pasal 13

(1) Ketua konsil keperawatan Indonesia dan ketua komite adalah perawat dan dipilih oleh dan dari anggota konsil keperawatan Indonesia.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan ketua konsil dan ketua Komite diatur dalam peraturan konsil keperawatan Indonesia

Pasal 14

(1) Komite Uji Kompetensi dan Registrasi mempunyai tugas untuk melakukan uji kompetensi dan proses registrasi keperawatan.

(2) Komite Praktik Keperawatan mempunyai tugas untuk melakukan pemantauan mutu praktik Keperawatan.

(3) Komite Disiplin Keperawatan mempunyai tugas untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan perawat dalam penerapan praktik keperawatan dan memberikan masukan kepada Ketua Konsil.

Pasal 15

(1) Keanggotaan Konsil Keperawatan Indonesia terdiri dari unsur-unsur wakil Pemerintah, organisasi profesi, institusi pendidikan, pelayanan, dan wakil masyarakat.

(2) Jumlah anggota Konsil Keperawatan Indonesia 21 (dua puluh satu) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari:

a. Anggota yang ditunjuk adalah 11 (sebelas) orang terdiri dari:

- Persatuan Perawat Nasional Indonesia 2 (dua) orang;

- Kolegium keperawatan 2 (dua) orang;

- Asosiasi institusi pendidikan keperawatan 1 (satu) orang;

- Asosiasi rumah sakit 1 (satu) orang;

- Asosiasi institusi pelayanan kesehatan masyarakat 1 (satu) orang;

- Tokoh masyarakat 1 (satu) orang;

- Departemen Kesehatan 1 (satu) orang;

- Departemen Pendidikan Nasional 1 (satu) orang;

- Departemen Hukum 1 (satu) orang; dan

b. Anggota yang dipilih adalah 10 (sepuluh) perawat dari 3 (tiga) wilayah utama (barat, tengah, timur) Indonesia.

Pasal 16

1. Keanggotaan Konsil Keperawatan Indonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri dengan rekomendasi organisasi profesi

2. Menteri dalam mengusulkan keanggotaan Konsil keperawatan Indonesia harus berdasarkan usulan dari organisasi profesi dan asosiasi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2).

3. Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan keanggotaan Konsil Keperawatan Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden.

4. Masa bakti satu periode keanggotaan Konsil Keperawatan Indonesia adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa bakti 1 (satu) periode berikutnya, dengan memperhatikan sistem manajemen secara berkesinambungan.

Pasal 17

1. Personalia Konsil Keperawatan sebelum memangku jabatan terlebih dahulu harus mengangkat sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

2. Sumpah /janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

² Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, dalam menjalankan tugas ini, senantiasa menjunjung tinggi ilmu keperawatan dan mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan tetap akan menjaga rahasia kecuali jika diperlukan untuk kepentingan hukum.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia, taat kepada Negara Republik Indonesia, mempertahankan, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, saksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-Undang kepada saya.“

Pasal 18

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Konsil Keperawatan Indonesia :

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;

b. Warga Negara Republik Indonesia;

c. Sehat rohani dan jasmani;

d. Memiliki kredibilitas baik di masyarakat;

e. Berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada waktu menjadi anggota Konsil Keperawatan Indonesia;

f. Mempunyai pengalaman dalam praktik keperawatan minimal 5 tahun dan memiliki Registrasi Tenaga Perawat, kecuali untuk non perawat;

g. Cakap, jujur, memiliki moral, etika dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik; dan

h. Melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota Konsil Keperawatan Indonesia.

Pasal 19

(1) Keanggotaan Konsil Keperawatan Indonesia berakhir apabila :

a. Berakhir masa jabatan sebagai anggota;

b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dan disetujui konsil;

c. Meninggal dunia;

d. Bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik Indonesia;

e. Ketidakmampuan melakukan tugas secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;

f. Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau

g. Melakukan tindakan tercela yang dibuktikan dari hasil investigasi Badan Kehormatan Konsil Keperawatan. (hapus...?)

(2) Dalam hal anggota Konsil Keperawatan Indonesia menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya.

(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Konsil Keperawatan Indonesia.

(4) Pengusulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Konsil kepada Menteri kesehatan dan diteruskan kepada Presiden.

Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Konsil Keperawatan Indonesia dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris.

(2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Konsil

(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pegawai Konsil Keperawatan Indonesia

(4) Dalam menjalankan tugasnya sekretaris bertanggung jawab kepada pimpinan Konsil Keperawatan Indonesia

(5) Ketentuan fungsi dan tugas sekretaris ditetapkan oleh Ketua Konsil Keperawatan Indonesia.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 21

(1) Setiap keputusan Konsil Keperawatan yang bersifat mengatur dilputuskan oleh rapat pleno anggota.

(2) Rapat pleno Konsil Keperawatan Indonesia dianggap sah jika dihadiri oleh paling sedikit setengah dari jumlah anggota ditambah satu.

(3) Keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(4) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dapat dilakukan pemungutan suara.

Pasal 22

Pimpinan Konsil Keperawatan Indonesia melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas anggota dan pegawai konsil agar pelaksanaan tugas dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 23

(1) Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Konsil Keperawatan Indonesia dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber pendapatan lain yang sah.

(2) Sumber pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya yang diperoleh dari registrasi perawat dan sumbangan lain yang tidak mengikat.

(3) Pembiayaan Konsil Keperawatan Indonesia ditetapkan oleh Ketua Konsil Keperawatan Indonesia.

BAB V

STANDAR PENDIDIKAN PROFESI KEPERAWATAN

Pasal 24

(1) Standar pendidikan profesi keperawatan disusun oleh organisasi profesi keperawatan dan disahkan oleh Konsil Keperawatan Indonesia

(2) Dalam rangka memperlancar penyusunan standar pendidikan profesi keperawatan, organisasi profesi dapat membentuk Kolegium Keperawatan

(3) Standar pendidikan profesi keperawatan dimaksud pada ayat (1):

a. untuk pendidikan profesi Ners disusun oleh Kolegium Ners generalis dengan melibatkan asosiasi institusi pendidikan keperawatan.

b. untuk pendidikan profesi Ners Spesialis I dan II disusun oleh Kolegium Ners Spesialis dengan melibatkan asosiasi institusi pendidikan keperawatan.

BAB VI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPERAWATAN BERKELANJUTAN

Pasal 25

Pendidikan dan pelatihan keperawatan berkelanjutan, untuk memberikan kompetensi kepada perawat, dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan keperawatan berkelanjutan.

Pasal 26

(1) Setiap perawat yang berpraktik wajib meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan keperawatan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi.

(2) Pendidikan dan pelatihan keperawatan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan berkelanjutan perawat yang ditetapkan oleh organisasi profesi.

BAB VII

REGISTRASI KEPERAWATAN

Pasal 27

(1) Setiap perawat yang akan melakukan praktik keperawatan di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat (STRP).

(2) Registrasi perawat dilakukan dalam 2 (dua) kategori:

a. LPN untuk perawat vokasional

b. RN untuk perawat profesional

(3) Untuk melakukan registrasi awal, perawat harus memenuhi persyaratan :

a. memiliki ijazah perawat Diploma III dan SPK untuk LPN (diakomodasi pada pasal peralihan)

b. memiliki ijazah Ners, atau Ners Spesialis I, atau Ners Spesialis II untuk RN

c. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji perawat

d. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental

e. lulus uji kompetensi

f. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan kode etik profesi keperawatan

g. rekomendasi dari organisasi profesi

Pasal 28

(1) Dalam menjalankan praktik keperawatan di Indonesia, ijin tempat praktik diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang disebut dengan Surat Ijin Praktik Perawat (SIPP).

(2) Perawat vokasional yang telah memenuhi persyaratan LPN berhak memperoleh SIPP I dan dapat melakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan.

(3) Perawat profesional yang telah memenuhi persyaratan RN berhak memperoleh SIPP II dan dapat melakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan dan praktik mandiri.

(4) PN dengan latar belakang Diploma III Keperawatan dan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di sarana pelayanan kesehatan dapat mengikuti uji kompetensi RN dan berhak memperoleh SIPP II.

Pasal 29

Syarat untuk memperoleh SIPP:

a. Memiliki STRP

b. Mempunyai tempat praktek

c. Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi keperawatan

SIPP masih tetap berlaku sepanjang:

d. STRP masih berlaku

e. Tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIPP

Ketentuan lebih lanjut mengenai SIPP diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 30

(1) Perawat yang teregistrasi berhak menggunakan sebutan RN (Register Nurse) di belakang nama, khusus untuk perawat profesional, atau PN (Practical Nurse) untuk perawat vokasional.

(2) Sebutan RN dan PN ditetapkan oleh Konsil Keperawatan Indonesia.

Pasal 31

(1) Surat Izin Praktik Perawat berlaku selama 5 (lima) tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

(2) Registrasi ulang dilakukan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (3) huruf d dan huruf g, ditambah dengan:

a. rekomendasi dari Komite Etik dan Disiplin

b. angka kredit pendidikan berlanjut

(3) SIPP hanya diberikan paling banyak di 2 (dua) tempat pelayanan kesehatan.

Pasal 32

(1) Perawat Asing yang akan melaksanakan praktik keperawatan di Indonesia harus dilakukan adaptasi dan evaluasi.

(2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sarana pendidikan milik pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. keabsahan ijazah;

b. kemampuan untuk melakukan praktik keperawatan yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan STRP;

c. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji perawat;

d. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; dan

e. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan kode etik keperawatan Indonesia.

(4) Perawat asing selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus melengkapi surat izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan berbahasa Indonesia.

(5) Perawat asing yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diberikan SIPP oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Pasal 33

(1) SIPP sementara dapat diberikan kepada perawat warga negara asing yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan keperawatan yang bersifat sementara di Indonesia.

(2) SIPP sementara berlaku selama 1 ( satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 ( satu) tahun berikutnya.

(3) SIPP sementara dapat diberikan apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (2) dan (3).

Pasal 34

(1) SIPP bersyarat diberikan kepada peserta program pendidikan keperawatan warga negara asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Indonesia.

(2) Perawat warga negara asing yang akan memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan untuk waktu tertentu, tidak memerlukan SIPP bersyarat.

(3) Perawat warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Konsil Keperawatan Indonesia.

(4) SIPP dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan melalui program adaptasi.

Pasal 35

SIPP tidak berlaku karena:

a. dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak mendaftar ulang;

c. atas permintaan yang bersangkutan;

d. yang bersangkutan meninggal dunia; atau

e. dicabut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi, registrasi ulang, registrasi sementara, dan registrasi bersyarat diatur dengan Peraturan Konsil Keperawatan Indonesia.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPERAWATAN

Pasal 37

Praktik keperawatan dilakukankan berdasarkan pada kesepakatan antara perawat dengan klien dan atau pasien dalam upaya untuk peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, kuratif, dan pemulihan kesehatan.

Pasal 38

Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat yang telah memililki SIPP berwenang untuk:

a. melaksanakan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasi keperawatan;

b. tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi: intervensi/tritmen keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan;

c. dalam melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi;

d. melaksanakan intervensi keperawatan seperti yang tercantum dalam pasal 4.

Pasal 39

Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat yang telah memiliki SIPP I berwenang untuk :

a. melakukan tindakan keperawatan dibawah pengawasan perawat yang memiliki SIPP II;

b. melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi;

Pasal 40

(1) Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan atau nyawa klien dan atau pasien, perawat dapat melakukan tindakan diluar kewenangan.

(2) Dalam keadaan luar biasa/bencana, perawat dapat melakukan tindakan diluar kewenangan untuk membantu mengatasi keadaan luar biasa atau bencana tersebut.

(3) Perawat yang bertugas di daerah yang sulit terjangkau dapat melakukan tindakan diluar kewenangannya sebagai perawat.

Pasal 41

(1) Praktik keperawatan dilakukan oleh perawat profesional (RN) dan perawat vokasional (PN).

(2) PN dalam melaksanakan tindakan keperawatan dibawah pengawasan RN.

(3) Perawat dapat mendelegasikan dan atau menyerahkan tugas kepada perawat lain yang setara kompetensi dan pengalamannya.

Pasal 42

Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mempekerjakan perawat yang tidak memiliki SIPP untuk melakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan tersebut.

Pasal 43

Hak Klien dan atau Pasien

Klien dan atau pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik keperawatan, mempunyai hak:

a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38;

b. meminta pendapat perawat lain;

c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan keperawatan;

d. menolak tindakan keperawatan; dan

e. mendapatkan resume keperawatan.

Pasal 44

Kewajiban Klien dan atau Pasien

Klien dan atau pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik keperawatan, mempunyai kewajiban:

a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;

b. mematuhi nasihat dan petunjuk perawat;

c. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan

d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Pasal 45

Pengungkapan Rahasia Klien dan atau Pasien

Pengungkapan rahasia klien dan atau pasien/klien dan atau pasien hanya dapat dilakukan atas dasar:

a. Persetujuan klien dan atau pasien

b. Perintah hakim pada sidang pengadilan

c. Ketentuan perundangan yang berlaku

d. Kepentingan umum

Pasal 46

Hak Perawat

Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat mempunyai hak :

1) Memperoleh perlindungan hukum dan profesi sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

2) Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien dan atau pasien atau keluarganya;

3) Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan otonomi profesi;

4) Memperoleh penghargaan sesuai dengan prestasi, dedikasi yang luar biasa dan atau bertugas di daerah terpencil dan rawan;

5) Memperoleh jaminan perlindungan terhadap resiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya;

6) Menerima imbalan jasa profesi yang proporsional sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.

Pasal 47

Kewajiban Perawat

Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat mempunyai kewajiban :

1) Memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan standar profesi, standar praktek keperawatan, kode etik, dan SOP serta kebutuhan klien dan atau pasien;

2) Standar profesi, standar praktek, kode etik ditetapkan oleh organisasi profesi dan merupakan pedoman yang harus diikuti oleh setiap tenaga keperawatan.

3) Merujuk klien dan atau pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau tindakan;

4) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang klien dan atau pasien, kecuali untuk kepentingan hukum;

5) Menghormati hak-hak klien dan atau pasien dan profesi lain sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku;

6) Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;

7) Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu keperawatan dalam meningkatkan profesionalisme.

Pasal 48

Praktik Mandiri

(1) Praktik mandiri dapat dilakukan secara perorangan dan atau berkelompok.

(2) Perawat dalam melakukan praktik mandiri sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan:

a. Memiliki tempat praktik yang memenuhi persyaratan kesehatan;

b. Memiliki perlengkapan untuk tindakan asuhan keperawatan di luar institusi pelayanan kesehatan termasuk kunjungan rumah;

c. Memiliki perlengkapan administrasi yang meliputi buku catatan kunjungan, formulir catatan tindakan asuhan keperawatan serta formulir rujukan.

(3) Persyaratan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan standar perlengkapan asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi.

(4) Perawat yang telah mempunyai SIPP dan menyelenggarakan praktik mandiri wajib memasang papan nama praktik keperawatan.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

Pemerintah, Konsil Keperawatan, dan Organisasi Profesi Perawat membina, mengembangkan dan mengawasi praktik keperawatan sesuai dengan fungsi serta tugas masing-masing.

Pasal 50

(1) Pembinaan dan pengembangan perawat meliputi pembinaan profesi dan karir

(2) Pembinaan dan pengembangan profesi perawat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kompetensi profesional dan kepribadian

(3) Pembinaan dan pengembangan profesi perawat dilakukan melalui jabatan fungsional perawat.

(4) Pembinaan dan pengembangan karir perawat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat dan promosi.

Pasal 51

(1) Pemerintah dan profesi membina serta mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi profesional perawat pada institusi baik pemerintah maupun swasta;

(2) Pemerintah memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalisme perawat pada institusi pelayanan pemerintah;

(3) Pemerintah menetapkan kebijakan anggaran untuk meningkatkan profesionalisme perawat pada institusi pelayanan swasta

Pasal 52

Pembinaan, pengembangan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, diarahkan untuk:

a. Melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan perawat.

b. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan perawat

c. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang dilakukan oleh perawat;

d. Melindungi perawat terhadap keselamatan dan risiko kerja.

Pasal 53

(1) Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah perawat yang telah memiliki SIPP.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan perawat yang menyelenggarakan praktik keperawatan dapat dilakukan supervisi dan audit sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 55

Sanksi Administratif

(1) Perawat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 38 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan sementara SIPP paling lama 1 (satu) tahun

(2) Perawat yang dinyatakan melanggar Etik dan disiplin Profesi dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:

a. Pelanggaran ringan dikenakan sanksi pencabutan sementara SIPP paling lama 6 (enam) bulan

b. Pelanggaran sedang dikenakan sanksi pencabutan sementara SIPP paling lama 1 (satu) tahun

c. Pelanggaran berat dikenakan sanksi pencabutan sementara SIPP paling lama 3 (tiga) tahun

Pasal 56

Sanksi Pidana

Setiap perawat yang dengan sengaja melakukan praktik keperawatan tanpa memiliki SIPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Setiap perawat asing yang dengan sengaja melakukan praktek keperawatan tanpa SIPP sementara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Setiap perawat asing yang dengan sengaja melakukan praktek keperawatan tanpa SIPP bersyarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 57

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah perawat yang telah memiliki SIPP yang dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 58

Institusi pelayanan kesehatan, organisasi, perorangan yang dengan sengaja mempekerjakan perawat yang tidak memiliki SIPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 59

Perawat yang dengan sengaja:

tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (4);

tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf a sampai dengan huruf f

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 60

Penetapan sanksi administrasi maupun pidana harus didasarkan pada motif pelanggaran dan berat ringannya risiko yang ditimbulkan sebagai akibat pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik keperawatan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, ijin praktik yang diberikan sesuai KepMenKes Nomor 1239 Tahun 2001 tentang Registrasi dan Praktik Keperawatan, masih tetap berlaku sampai berakhirnya izin praktik tersebut sesuai ketentuan.

Pasal 62

Dengan telah diberlakukannya Undang Undang Praktik Keperawatan, sebelum terbentuknya Konsil Keperawatan Indonesia maka dalam kegiatan perijinan dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Konsil Keperawatan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) harus dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini diundangkan.

Pasal 64

Undang-Undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal …………………

PPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

Pada Tanggal ……………….

SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ……………

NOMOR ………………